Sistem Border Measure HKI, Bukti Keseriusan Pemerintah Indonesia Lindungi HKI

 In Artikel

Keseriusan pemerintah dalam melindungi HKI telah dibuktikkan dengan melengkapi perangkat hukum kepabeanan dan sistem border measure HKI melalui diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 6 tahun 2019.

Menurut laman situs Kemenkeu.goid sistem otomasi kepabeanan atau Sistem border measure HKI adalah sistem otomasi kepabeanan barang-barang HKI yang menjadikan pengawasan HKI lebih optimal karena Bea Cukai, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Pengadilan Niaga telah terintegrasi, sehingga memangkas waktu dan jalur birokrasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L).

Sistem border measure HKI memungkinkan pemilik HAKI dan merek melakukan perekaman Hak Cipta dan merek yang syarat dan tata caranya diatur dalam PP nomor 20 tahun 2017. Dengan sistem automasi ini Bea Cukai bisa memberikan notifikasi langsung kepada pemilik merek atau HAKI. Dari notifikasi ini, pemilik bisa mengajukan penagguhan sementara sesuai Perma Nomor 6 tahun 2019.

 

Baca Juga:

Cara Investigasi Use dan Non-Use Bantu Bisnis Anda Berekspansi

90% Bisnis Merugi Akibat Barang Palsu Online, 3 Langkah Lindungi Brand di Era Digital

 

Perma Nomor 6 Tahun 2019 Perintah Penangguhan Sementara mengatur syarat dan ketentuan bagi pemilik merek dan HAKI untuk meminta penangguhan kepada pengadilan untuk barang-barang ekspor atau impor yang diduga melakukan pelanggaran HAKI.Selama penangguhan pemilik merek dan aparat berwenang bisa melakukan pemeriksaan bersama dan menentukan langkah hukum selanjutnya.

Diberlakukannya Perma ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pengusaha dan konsumen dari pelanggaran HAKI.

Penindakan perdana setelah perangkat hukum kepabeanan lengkap adalah  terhadap satu kontainer yang berisi 858.240 buah ballpoint merek Standard AE7 Alfa Tip 0.5 Made in Indonesia dengan perkiraan nilai barang berkisar Rp 1.019.160.000 yang diimpor melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tanggal 06 Desember 2019.

Dalam konferensi pers pada Kamis 9 Januari 2020, Dirjen Bea Cukai Jawa Timur mengungkapkan bahwa kasus tersebut adalah pertama kalinya penindakan ex-officio dilakukan sejak diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan karena seluruh perangkat hukum dan sistem border measure HKI telah lengkap.

Dengan perangkat hukum yang lengkap ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan membawa Indonesia keluar dari jajaran Priority Watch List yang disematkan oleh United States Trade Representative (USTR).

Integrity Indonesia memiliki pengalaman panjang membantu klien kami dari berbagai bidang industri dalam melindungi merek mereka. Integrity menyediakan layanan survei pasar, pengambilan sampel produk dan inspeksi pasar terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti penerapan untuk merek dagang serupa, pelanggaran penggunaan merek dagang secara online, produk palsu, rusak, selundupan atau produk impor paralel di pasar. Untuk informasi lebih lanjut tentang perlindungan merek, hubungi kami hari ini

 

 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search