Memperkuat Integritas di Pasar Modal Indonesia: Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan Pialang dan Sekuritas Saat Ini

Pasar modal Indonesia sedang memasuki fase penting reformasi struktural. Dalam beberapa bulan terakhir, arah regulasi dari OJK, BEI, dan KSEI menjadi semakin jelas: pasar diharapkan menjadi lebih transparan, lebih kredibel, dan lebih tangguh, dengan penekanan yang lebih kuat pada visibilitas kepemilikan, kualitas free float, klasifikasi investor, kedisiplinan pelaporan, dan penegakan aturan.

Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Reformasi ini muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap integritas pasar, kualitas sebenarnya dari public float, afiliasi pemegang saham, transparansi akun, dan disiplin kepatuhan.

Pada Februari 2026, OJK, BEI, dan KSEI bersama mengumumkan agenda percepatan reformasi integritas pasar modal, termasuk usulan untuk meningkatkan batas minimum free float dari 7.5 persen menjadi 15 persen, mengungkap pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari satu persen pada emiten, serta memperluas granularitas klasifikasi investor. Sebagai bagian dari upaya tersebut, KSEI juga meluncurkan proses reklasifikasi yang mencakup lebih dari 35,000 data SID, dengan pengumpulan data ditargetkan pada Maret 2026.

Perkembangan ini menunjukkan arah yang jelas: regulator tidak lagi puas dengan transparansi formal. Mereka semakin berfokus pada apakah struktur pasar benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

Bagi perusahaan pialang dan sekuritas, ini merupakan sinyal penting bahwa kepatuhan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai urusan dokumentasi dan pelaporan berkala.

Perusahaan kini diharapkan untuk benar-benar memahami sifat akun yang mereka kelola, beneficial owner di balik klien dan struktur, hubungan antara pemegang saham dan pihak yang bertransaksi, serta risiko integritas yang dapat muncul akibat proses onboarding yang lemah, data yang tidak lengkap, pemantauan yang buruk, atau pelanggaran internal. Kerangka KYC OJK di sektor pasar modal sendiri telah mengharuskan penyedia jasa untuk mengidentifikasi beneficial owner secara luas, termasuk pihak yang pada akhirnya memperoleh manfaat, mengendalikan, atau bertransaksi melalui akun efek atau entitas non-individu.

Di sisi lain, terdapat bukti bahwa regulator siap bertindak tegas. Pada Maret 2025, OJK mencabut izin usaha perantara pedagang efek dan penjamin emisi dari dua perusahaan sekuritas karena pelanggaran terkait perizinan dan kewajiban pelaporan. OJK juga melaporkan berbagai sanksi di pasar modal sepanjang 2025, termasuk denda, peringatan tertulis, dan pencabutan izin, serta pada awal 2026 terus menjatuhkan sanksi dan tindakan perbaikan dalam kasus pasar modal.

Dalam rilis reformasi bersama Februari 2026, OJK menyampaikan bahwa dari 2022 hingga Januari 2026, organisasi tersebut telah menjatuhkan sanksi administratif lebih dari Rp 500 miliar kepada 3,418 pihak, termasuk lebih dari Rp 200 miliar denda kepada 151 pihak terkait manipulasi perdagangan saham. Selain itu, dari 42 kasus dugaan tindak pidana pasar modal yang sedang diperiksa, 32 di antaranya berkaitan dengan skema manipulasi seperti pump-and-dump, wash sale, dan transaksi yang telah diatur sebelumnya.

Hal ini penting karena perusahaan pialang dan sekuritas menempati posisi sentral dalam ekosistem pasar. Mereka bukan hanya perantara transaksi, tetapi juga gatekeeper dalam proses onboarding, integritas akun, due diligence klien, pola transaksi, pengawasan internal, dan kualitas pelaporan. Institusi ini sering menjadi tempat pertama munculnya masalah atau tempat terakhir dimana masalah sebenarnya bisa dideteksi sebelum membesar.

Dengan kata lain, perusahaan pialang tidak lagi dinilai hanya dari apakah proses telah dijalankan, tetapi dari sejauh mana mereka benar-benar memahami risiko yang ada.

Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan pialang dan sekuritas saat ini

Prioritas pertama adalah memperkuat transparansi klien dan kepemilikan. Perusahaan perlu meninjau kembali apakah mereka benar-benar memahami siapa pihak di balik klien individu maupun korporasi berisiko tinggi, apakah data pemilik manfaat dapat diandalkan, apakah klasifikasi klien sudah akurat, serta apakah dokumentasi mereka cukup untuk mengidentifikasi nominee, pengendali tersembunyi, atau pihak terafiliasi. Hal ini semakin penting seiring pergeseran pasar menuju klasifikasi investor yang lebih rinci dan penekanan pada kualitas penyebaran kepemilikan saham yang sesungguhnya.

Prioritas kedua adalah integritas data. Reklasifikasi data SID menyoroti isu yang lebih besar: data akun, investor, dan pemegang saham harus akurat, konsisten, dan dapat digunakan. Data statis yang lemah atau usang menciptakan risiko operasional, menghambat pengawasan, memengaruhi kualitas pelaporan, serta dapat melemahkan analisis kepemilikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meninjau kualitas data onboarding, data induk klien, informasi pemegang saham, serta dokumen pendukung, dan segera memperbaiki kekurangan yang ada sebelum mereka berkembang menjadi masalah regulasi atau reputasi.

Prioritas ketiga adalah kesiapan anti-fraud. Kerangka anti-fraud OJK bertujuan untuk memandu lembaga jasa keuangan dalam aspek pencegahan, deteksi, investigasi, dan pelaporan. Artinya, perusahaan tidak hanya membutuhkan kebijakan tertulis, tetapi juga model operasional yang berjalan: jalur eskalasi yang jelas, identifikasi indikator risiko (red flags), mekanisme whistleblowing, pengawasan manajemen, dokumentasi kasus, serta kesiapan investigasi. Kerangka anti-fraud yang lemah dapat membuat perusahaan rentan baik terhadap penyalahgunaan eksternal maupun pelanggaran internal seperti kolusi, manipulasi dokumen, konflik kepentingan, atau kegagalan pengawasan.

Prioritas keempat adalah peningkatan deteksi terhadap afiliasi mencurigakan dan aktivitas tidak wajar. Salah satu isu utama dalam pasar modal adalah perbedaan antara akun yang secara formal terpisah dan investor yang benar-benar independen. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi hubungan tersembunyi antara klien, pemegang saham, direksi, karyawan, perantara, dan akun terkait. Selain itu, perusahaan juga perlu menilai apakah kepemilikan saham yang tampak tersebar sebenarnya terkoordinasi, terkendali, atau terhubung. Hal ini penting tidak hanya untuk pengawasan pasar, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas free float dan transparansi pemegang saham.

Prioritas kelima adalah kemampuan investigasi. Ketika muncul indikasi masalah, perusahaan harus mampu memberikan respons yang dapat dipertanggungjawabkan. Menangani dugaan, pola mencurigakan, atau isu internal secara informal sudah tidak lagi cukup. Kasus yang melibatkan pelanggaran karyawan, struktur klien yang mencurigakan, kemungkinan keterkaitan akun, pola transaksi tidak wajar, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, atau pihak ketiga yang bermasalah harus ditangani secara terstruktur, rahasia, dan berdasarkan bukti. Hal ini semakin penting di tengah penekanan OJK terhadap penegakan, perbaikan, dan tata kelola.

Kemampuan untuk melakukan investigasi secara efektif bukan lagi fungsi reaktif, melainkan komponen inti dalam menjaga kredibilitas pasar.

Agenda Praktis bagi Perusahaan

Secara praktis, perusahaan pialang dan sekuritas di Indonesia perlu mempertimbangkan peninjauan yang terfokus pada lima area berikut:

1. Transparansi klien dan pemilik manfaat (beneficial ownership). Tinjau kembali proses KYC, identifikasi pemilik manfaat, evaluasi klien berisiko tinggi, serta visibilitas terhadap pihak terafiliasi.

2. Integritas data dan akun. Tinjau catatan terkait SID, dokumentasi pembukaan akun, data induk klien, serta akurasi klasifikasi.

3. Kesiapan anti-fraud dan eskalasi. Uji apakah isu fraud, laporan whistleblowing, dan perilaku mencurigakan dapat dieskalasi dan diinvestigasi secara efektif.

4. Risiko afiliasi dan pengendalian. Selidiki apakah penyebaran pemegang saham, independensi akun, serta asumsi free float didukung oleh fakta yang akurat.

5. Kesiapan investigasi. Pastikan perusahaan memiliki proses yang kredibel untuk menangani pelanggaran internal, isu terkait klien, dan dugaan dari pihak eksternal.

Letak Peran Integrity Indonesia

Sebagai perusahaan yang berfokus pada pencegahan, deteksi, dan investigasi, Integrity Indonesia dapat mendukung perusahaan pialang dan sekuritas dalam memperkuat kerangka integritas mereka secara praktis dan independen. Dukungan ini mencakup peninjauan kontrol KYC dan beneficial ownership, asesmen klien berisiko tinggi dan afiliasi, perbaikan data statis dan dokumen, due diligence terhadap pihak ketiga dan personel kunci, serta identifikasi indikator risiko (red flags) yang berkaitan dengan hubungan tersembunyi, perilaku mencurigakan, atau pelanggaran internal. Selain itu, program whistleblowing yang kuat merupakan kebutuhan utama.

Ketika indikasi masalah telah muncul, Integrity Indonesia juga dapat membantu melalui proses pengumpulan fakta dan investigasi secara rahasia yang melibatkan karyawan, klien, pemilik manfaat, introducer, vendor, maupun pihak terkait lainnya. Tujuannya bukan hanya mengidentifikasi masalah yang telah terjadi, tetapi juga membantu perusahaan membangun kapasitas yang lebih kuat untuk mencegah pelanggaran, mendeteksi ketidakwajaran lebih awal, serta merespons secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam lingkungan di mana transparansi menjadi hal yang wajar dalam regulasi, perspektif independen dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan.

Seiring bergeraknya pasar modal Indonesia menuju transparansi yang lebih tinggi, penegakan yang lebih kuat, serta standar integritas yang lebih ketat, perusahaan pialang dan sekuritas dituntut untuk tidak hanya menjaga kepatuhan formal. Mereka juga harus mampu memperlihatkan pemahaman mereka terhadap individu, struktur, hubungan, serta risiko di balik akun yang mereka kelola. Dalam konteks ini, dukungan independen dalam pencegahan, deteksi, dan investigasi bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan sebuah kebutuhan praktis.