Skandal Dieselgate 2.0

Mega skandal Dieselgate yang terjadi pada tahun 2015 masih hangat di ingatan publik. Kini, skandal serupa terjadi pada produsen otomotif Jepang, Hino. Awal Maret 2022, atas permintaan dari otoritas terkait, anak perusahaan Toyota ini melakukan investigasi internal dan mengungkapkan temuan kecurangan data uji emisi ke publik.

Skandal Hino menambah daftar panjang kasus greenwashing yang menjamur di tengah-tengah kesadaran sektor komersial menerapkan prinsip berkelanjutan, Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST). Kampanye LST yang masif menyajikan dua hal paradoks secara bersamaan, yaitu investasi dalam jumlah besar dan sekaligus standar tinggi, memberi tekanan tersendiri kepada organisasi.

Elemen tekanan

Pemalsuan data uji emisi dilakukan oleh salah satu pabrik Hino dengan cara mengganti sistem pembuangan selama masa pengujian emisi berlangsung agar mendapatkan hasil uji sesuai standar kelayakan.

Dikutip dari laman sebuah media, pemalsuan dilakukan karena adanya tekanan untuk memproduksi kendaraan dengan volume yang besar dan sesuai jadwal. Tekanan inilah yang mendorong mereka untuk mengabaikan aturan yang berlaku.

Seperti yang dikatakan dalam teori fraud triangle, tekanan (pressure) dapat menjadi faktor pendorong pihak tertentu melakukan fraud.

Dengan tekanan yang sedemikian besar, alih-alih mengambil waktu untuk memperbaiki kualitas produk, pabrik tersebut menganggap bahwa memanipulasi hasil uji emisi adalah solusi yang rasional untuk memenuhi komitmen dan standar kelayakan.

Ketiadaan transparansi

Pengakuan Hino tersebut menjadi titik babak baru setelah kurang lebih dua dekade terdapat beberapa fakta yang menunjukkan adanya permasalahan dalam teknologi pembuangan emisi pada mesin produksinya.

Fakta bahwa dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk internal Hino menemukan masalah pada data hasil uji emisi mereka menandakan bahwa perusahaan menghadapi masalah serius pada tata kelolanya.

Di sisi lain, tata kelola yang baik dibutuhkan untuk memitigasi risiko fraud. Dalam prinsip LST sendiri, tata kelola merupakan pilar yang dinilai oleh investor untuk memastikan komitmen perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab mereka pada masalah lingkungan dan sosial.

Buntut dari skandal ini adalah dikeluarkannya perusahaan ini dari konsorsium Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT), lantaran produk-produk Hino dianggap tidak dapat memenuhi tujuan konsorsium, yaitu memberikan edukasi kepada publik tentang pentingnya kendaraan ramah lingkungan.

Bersamaan dengan itu, masalah tata kelola tidak terlepas dari kultur perusahaan yang tidak mempromosikan transparansi, seperti halnya dalam skandal Dieselgate. Praktiknya, perusahaan tidak mendorong karyawannya untuk mengungkapkan apa yang menjadi kekhawatiran mereka.

Hal ini seperti keterangan dari komite yang menginvestigasi kasus tersebut kepada sebuah media, bahwa suasana perusahaan tidak membuat insinyur mereka secara psikologis nyaman untuk berbicara.

Senada, Presiden Hino kepada media mengatakan bahwa struktur dan kultur organisasi membuat informasi sulit mencapai ke tingkat manajemen, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyembunyikan kesalahan.

Deteksi fraud sedini mungkin

Belajar dari skandal Hino, membangun dan menerapkan tata kelola yang baik merupakan investasi yang sangat penting bagi kesehatan perusahaan jangka panjang sekaligus bentuk kepatuhan terhadap standar LST.

Untuk mewujudkannya, organisasi perlu mempraktikkan kendali internal yang kuat. Salah satunya dengan menerapkan sistem whistleblowing. Secara teori, melalui mekanisme ini, karyawan dapat mengungkapkan kekhawatiran, red flags, atau temuan fraud. Berdasarkan banyak studi, whistleblowing dapat menjadi alat deteksi dini fraud.

Dalam banyak kasus, karyawan tingkat bawah lah yang sering mengetahui tanda-tanda dan bahkan menyaksikan secara langsung skema fraud yang sedang berlangsung. Semakin dini karyawan melapor, semakin dini fraud terdeteksi, sehingga semakin kecil kerugian yang diderita perusahaan.

Agar hotline whistleblowing bekerja efektif, perusahaan, terutama pemimpinnya, perlu senantiasa memberi contoh, dorongan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi karyawan untuk melapor.

Dengan menerapkan sistem whistleblowing, perusahaan sudah selangkah lebih maju dalam membangun tata kelola yang baik. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan sistem whistleblowing, hubungi kami.

Putri
Shutterstock