Pembaruan permohonan visa: Pemeriksaan riwayat kriminal diperkenalkan di beberapa negara

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya menghentikan dan meninjau kembali kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 159 negara untuk masuk ke Indonesia, kecuali negara-negara ASEAN. Kebijakan baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 tahun 2023 yang disahkan pada 7 Juni 2023.

Kebijakan ini diambil salah satunya karena banyaknya kasus perilaku turis asing yang mengganggu ketertiban umum. Pengetatan aturan masuk semacam ini juga dilakukan oleh beberapa negara lain, yaitu Inggris dan Hongkong. 

Residivis dilarang masuk

Inggris baru-baru ini memperketat pengajuan visa ke negaranya bagi pengunjung dari luar negeri. Dilaporkan oleh media, Departemen Dalam Negeri Inggris mewajibkan semua pengunjung luar negeri yang datang ke Inggris mengajukan izin dan akan menghadapi pemeriksaan latar belakang kriminal.

Permohonan masuk Individu yang memiliki catatan kriminal akan diperiksa. Adapun bagi individu yang memiliki catatan kriminal atau menghabiskan lebih dari satu tahun di penjara dapat dilarang memasuki negara tersebut.

Selain Inggris, negara lain yang melakukan pengetatan adalah Hongkong. Melalui rilis media, Departemen Imigrasi Hongkong (ImmD) mengumumkan bahwa mulai 19 Juni, pemohon visa masuk Hongkong diwajibkan mendeklarasikan catatan kriminal.

Pekerja profesional termasuk yang menjadi subjek aturan ini. Kebijakan ini diterapkan setelah kasus kontroversial masuknya seorang ahli biofisika Tiongkok, He Jiankui, yang pernah dipenjara pada 2019 karena eksperimen ilegal pada embrio manusia. Setelah mencurigai bahwa ahli biofisika tersebut menyatakan informasi palsu saat masuk, ImmD mencabut visanya dan melakukan penyelidikan lanjutan atas masalah tersebut.

Catatan kriminal sebagai referensi

Pemeriksaan catatan kriminal merupakan salah satu pemeriksaan latar belakang seseorang yang dilakukan untuk mengetahui apakah individu memiliki catatan kriminal, gugatan, atau kasus hukum lain yang relevan.

Selain sebagai persyaratan pengajuan visa, pemeriksaan ini juga kerap menjadi bagian dalam proses perekrutan karyawan. Pemeriksaan catatan kriminal yang digabungkan dengan jenis pemeriksaan lainnya memberikan informasi latar belakang kandidat yang komprehensif kepada perusahaan. 

Semakin banyak informasi yang diperoleh organisasi atau perusahaan, semakin sedikit eksposur risikonya. Dalam hal pengajuan izin masuk sebuah negara, pemeriksaan catatan kriminal sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan negara dan melindungi warganya dari individu yang berpotensi mengganggu dan membahayakan ketertiban umum.

Image by rawpixel.com on Freepik