Fraud oleh eksekutif C-level dan mitigasinya
Fraud dalam sebuah perusahaan dapat dilakukan oleh semua tingkat, mulai dari karyawan operasional hingga eksekutif C-level yang mencakup antara lain CEO, CFO, COO, dan CMO. Besaran kerugian yang diakibatkan tentunya tergantung pada keleluasaan oknum di tiap level dalam mengakses informasi dan aset perusahaan.
Dilansir dari Laporan ACFE 2022 Report to the Nations, penipuan yang dilakukan oleh level eksekutif menyebabkan kerugian hampir tiga kali lipat dari penipuan yang dilakukan oleh karyawan dan individu setingkat manajer. Temuan ini menunjukkan bahwa penipuan yang dilakukan oleh mereka yang berada di posisi tertinggi dapat merugikan organisasi secara signifikan dan relatif cepat daripada mereka yang berada di posisi yang lebih rendah.
Pada dasarnya, ketika eksekutif tingkat C terlibat dalam perilaku curang, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi lebih serius bagi perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.
Beragam kasus penipuan oleh C-level
Meski mereka sudah menerima remunerasi yang menggiurkan, beberapa eksekutif C-level masih melakukan fraud. Mengapa mereka melakukan itu? Bagaimana mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya?
Menurut the fraud triangle theory, selalu ada ‘kebutuhan’ yang mendorong individu untuk melakukan tindakan curang. Hal ini bisa disebabkan oleh krisis keuangan, gaya hidup mewah, atau utang, terlepas dari posisi mereka. Adapun individu C-level, lebih mudah melakukan tindakan curang ini karena otoritas mereka berada di posisi yang lebih tinggi.
Laporan tersebut menjelaskan bahwa eksekutif memiliki posisi otoritas yang strategis untuk memanipulasi proses dan kontrol internal yang terkait dengan penipuan. Selain itu, mereka memiliki akses terbesar ke aset organisasi dan pihak eksternal, sehingga memudahkan eksekutif melakukan kecurangan berupa penggelapan dana, korupsi, atau kolusi.
Eksekutif memiliki tingkat otoritas tinggi yang memungkinkan kecurangan akan terdeteksi lebih lama. Semakin tinggi levelnya, semakin lama dan semakin sulit pula untuk dideteksi. Semakin lama kecurangan tidak terdeteksi, semakin besar kerugian yang dialami perusahaan.
Beberapa kasus penipuan terkenal yang melibatkan eksekutif tingkat C adalah Wirecard, FTX, dan Frank.
Transparansi, akurasi, dan akuntabilitas adalah kunci
Untuk mencegah penipuan oleh pejabat eksekutif c-level, perusahaan dapat menerapkan beberapa tindakan mitigasi, termasuk penguatan pencegahan internal, seperti:
- Pemisahan wewenang. Ini melibatkan pemisahan tanggung jawab untuk berbagai aspek transaksi keuangan, seperti otorisasi, penyimpanan, dan pencatatan. Misalnya, orang yang menyetujui suatu transaksi tidak boleh orang yang sama dengan pihak yang memproses pembayaran atau mencatatnya dalam sistem akuntansi.
- Kontrol akses. Akses ke sistem keuangan, akun, dan data harus dibatasi hanya untuk personil yang berwenang, dan akses harus diberikan berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan prinsip hak istimewa terkecil.
- Audit dan tinjauan rutin. Audit dan tinjauan internal dan eksternal secara teratur dapat membantu mengidentifikasi potensi kelemahan atau kekurangan dalam pengendalian internal. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan korektif sebelum kecurangan terjadi.
- Program Whistleblowing. Menerapkan saluran hotline whistleblowing bagi karyawan untuk melaporkan dugaan penipuan atau pelanggaran lainnya dan membantu memastikan bahwa potensi masalah diidentifikasi dan ditangani sebelum meningkat.
- Kode etik dan perilaku. Menetapkan kode etik dan perilaku yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan perilaku etis dapat membantu menciptakan budaya kepatuhan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.
Itulah beberapa contoh pengendalian internal yang dapat diterapkan perusahaan untuk mencegah fraud. Penerapannya secara konkrit bergantung pada ukuran perusahaan, industri, dan faktor lainnya, namun tujuan keseluruhannya adalah untuk membangun kerangka kebijakan dan prosedur yang kuat yang mempromosikan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas.
Selain itu, penting juga bagi perusahaan sebelum mempekerjakan eksekutif C-level untuk melakukan pemeriksaan latar belakang menyeluruh—termasuk pengecekan jika kandidat masuk dalam kategori Politically Exposed Person dan beberapa cek lainnya yang direkomendasikan seperti reverse directorship check, credit check, dan uji tuntas untuk memastikan mereka memiliki riwayat perilaku etis yang sesuai dengan kode etik perusahaan.
Photo by Hunters Race on Unsplash
Putri
