UU Uji Tuntas Rantai Pasok Jerman syaratkan pemantauan vendor berkelanjutan

 In Artikel

german supply chain actSebagai manifestasi komitmen dalam mengimplementasikan panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, banyak negara telah memberlakukan undang-undang nasional terkait.

Prancis mengesahkan Duty of Vigilance pada 2017. Dua tahun kemudian, Inggris memberlakukan UU Anti-perbudakan modern pada 2019.

Pada tahun yang sama, Belanda mengesahkan Child Labor Due Diligence Act. Mengikuti negara-negara di Eropa dan seluruh dunia, kini giliran Jerman yang akan memberlakukan UU Uji Tuntas Rantai Pasok  atau Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA) mulai 1 Januari 2023.

Adapun tujuan dari SCDDA adalah meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di sepanjang rantai pasokan global. SCDAA ini guna mencegah, misalnya, pekerja anak dan kerja paksa serta mencegah dampak kerusakan lingkungan dari proses bisnis. Caranya adalah dengan mewajibkan korporasi melakukan uji tuntas (due diligence) untuk memastikan standar hak asasi manusia yang mendasar dihormati oleh semua mata rantai pasok mereka.

Target Supply Chain Act

SCDDA akan diberlakukan terhadap perusahaan yang berbasis di Jerman. Pada 2023, undang-undang ini akan menargetkan perusahaan dengan 3000 atau lebih karyawan. Pada tahun berikutnya, target SCDDA akan diperluas, yaitu perusahaan dengan 1000 atau lebih karyawan.

Perlu digarisbawahi bahwa undang-undang ini mewajibkan rantai pasok perusahaan juga bebas dari pelanggaran HAM dan lingkungan. Artinya, jika suatu perusahaan bukan termasuk subjek, tapi merupakan bagian dari rantai pasok perusahaan subjek, maka SCDDA akan memengaruhi mereka secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan perusahaan dalam rantai pasok berdasarkan SCDDA adalah semua perusahaan yang terkait, meskipun tidak secara kontraktual. Contohnya, perusahaan Jerman memiliki perusahaan supplier yang memasok barang dari pihak ketiga. Dalam contoh kasus seperti itu, perusahaan Jerman tersebut wajib melakukan analisis risiko jika perusahaan yang bersangkutan memiliki indikasi aktual yang menunjukkan bahwa ada pelanggaran terhadap kewajiban terkait hak asasi manusia atau kewajiban terkait lingkungan.

Monitoring berkelanjutan

SCDDA mengharuskan perusahaan untuk terus merekam laporan kepatuhan mereka terhadap uji tuntas, setidaknya selama tujuh tahun. Hal ini berarti perusahaan harus melakukan monitoring berkelanjutan atas anak perusahaan dan pemasok mereka selama waktu yang disyaratkan.

Monitoring berkelanjutan pada dasarnya screening secara berkala terhadap anak perusahaan dan pemasok yang sudah ada. Sama pentingnya dengan uji tuntas awal, monitoring berkelanjutan dilakukan untuk mengidentifikasi setiap perubahan potensi risiko terkait tanggung jawab dalam hak asasi manusia dan lingkungan.

Integrity Asia, dengan pengalaman lebih dari dua dekade di industri kepatuhan, menawarkan layanan uji tuntas yang komprehensif melalui platform Know Your Vendor. Solusi Know Your Vendor membantu klien kami dalam mengurangi risiko rantai pasokan dengan menyediakan panorama terkonsolidasi untuk uji tuntas pada pihak ketiga.

Menggunakan teknologi terbaru untuk memantau rantai pasokan klien, Know Your Vendor memungkinkan klien untuk mengetahui informasi mengenai vendor mereka. Ada beberapa metodologi yang kami lakukan, termasuk di antaranya court checks, adverse media research, dan tentu saja, source inquiries, sebuah metode krusial yang menjadi keahlian kami.

Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan Know Your Vendor, silakan hubungi kami.

 


Putri
Photo by Christian Wiedigeron Unsplash

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search