Dampak arahan uji tuntas HAM Uni Eropa terhadap bisnis di luar Eropa

 In Artikel

human rights due diligence uji tuntas

Dari kasus perbudakan anak, pekerja yang dibayar rendah, hingga pelanggaran hak-hak masyarakat adat, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait bisnis terus berlanjut di seluruh dunia. Jika Anda ingat, “Sexy Killers”, film dokumenter kontroversial yang memicu perdebatan nasional pada tahun 2019, paling tepat menggambarkan bagaimana kepentingan bisnis berdampak pada HAM dan lingkungan.

Berbagai upaya telah dilakukan para pengambil kebijakan untuk menghentikan pelanggaran ini. Salah satunya yaitu peluncuran Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence oleh The European Commission pada 23 Februari 2022.

Berdasarkan siaran pers, proposal ini bertujuan untuk mendorong perilaku perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di seluruh rantai pasok global. Arahan ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan uji tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence/HRDD) yang akan membantu mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi setiap risiko nyata atau potensial pelanggaran HAM. Perusahaan yang gagal melakukan uji tuntas yang layak atau gagal mengambil tindakan pencegahan atau korektif akan dikenakan sanksi administratif serta kewajiban hukum.

Proposal yang telah lama ditunggu-tunggu ini akan menjadi game changer, terutama bagi pemain besar di Uni Eropa (UE) dan memberikan dampak signifikan terhadap bisnis di luar regional tersebut.

Subjek peraturan dan dampaknya

Pada dasarnya, proposal ini akan berlaku untuk perusahaan besar yang beroperasi di Eropa. Lebih khusus lagi, sebuah perusahaan dengan lebih dari 500 karyawan dan omzet bersih di seluruh dunia sebesar 150 juta euro.

Selain itu, peraturan ini juga akan berlaku untuk perusahaan yang tidak memenuhi kriteria utama, tetapi bergerak di sektor berdampak tinggi (seperti pertanian, pertambangan, tekstil, dan lain-lain) dan memiliki lebih dari 250 karyawan dengan pendapatan bersih di seluruh dunia sebesar 40 juta euro.

Proposal tersebut juga menyatakan bahwa perusahaan non-Eropa yang aktif di Eropa dengan ambang batas omzet bersih sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya juga diwajibkan untuk menerapkan HRDD.

Meskipun perusahaan menengah dan kecil dikecualikan dari peraturan ini, perlu digarisbawahi bahwa peraturan ini akan berlaku tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tapi juga anak perusahaan dan pihak ketiganya. Artinya, perusahaan non-Eropa atau perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan tetapi berada dalam rantai pasok bisnis yang menjadi subjek peraturan harus memikirkan dampak proposal tersebut terhadap mereka secara tidak langsung.

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan menengah di Asia yang merupakan bagian dari rantai pasok perusahaan yang menjadi subjek aturan tersebut akan diminta untuk memberikan jaminan bahwa mereka mematuhi etika bisnis yang berlaku. Mereka juga harus bersedia memberikan informasi lebih lanjut tentang dampak kegiatan bisnis mereka terhadap HAM dan lingkungan.

Pengembangan kebijakan

Terlepas dari arahan UE, HRDD bukanlah konsep baru bagi negara-negara di luar UE, khususnya Asia. Prinsip-Prinsip Panduan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) telah memberikan penekanan kuat pada praktik HRDD. Sebagai respon, beberapa negara Asia seperti India, Malaysia, Mongolia, dan Vietnam telah membentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang bisnis dan HAM.

RAN merupakan merupakan dokumen yang dapat dijadikan instrumen kebijakan bagi negara dalam rangka mengartikulasikan prioritas dan tindakan yang akan diadopsi untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan komitmen internasional, regional, atau nasional yang berkaitan dengan bidang kebijakan tertentu.

Indonesia sendiri menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan RAN Bisnis dan HAM yang digagas oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Walaupun RAN ini berlaku masih sebatas internal Komnas, pemerintah sudah menunjuk focal point dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan konsolidasi dan mendorong RAN disahkan oleh pemerintah.

Pada akhirnya, praktik HRDD akan menjadi kewajiban dan diberlakukan sebagai standar baru di banyak negara untuk memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan menghormati HAM serta lingkungan di sepanjang rantai pasokan. Saat ini menjadi momen yang menentukan bagi bisnis di luar UE untuk mulai menyesuaikan dan mempersiapkan diri terhadap perubahan ini.

 

 


Putri

Photo by Guillaume Périgoison Unsplash

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search