Rencana Pemerintah AS Perangi Lalu Lintas Barang Palsu dan Bajakan di E-commerce

 In Artikel

Urgensi untuk memberantas perdagangan barang palsu dan bajakan di Amerika Serikat telah mendorong dikeluarkannya Nota Presiden AS tentang Pemberantasan Perdagangan Barang Palsu dan Bajakan pada 3 April 2019. Selanjutnya, pada 24 Januari 2020, Kantor Strategi, Kebijakan & Rencana Departemen Keamanan Dalam Negeri (the Department of Homeland Security/DHS) merilis laporan pertamanya kepada Presiden, yang berisi serangkaian rekomendasi dan tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah AS dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan gelap.

Laporan DHS menyoroti perubahan signifikan dalam metode penjualan barang palsu dan bajakan dari pasar konvensional ke pasar online. DHS mencatat bahwa pertumbuhan e-commerce yang cepat telah berkontribusi pada perkembangan pesat perdagangan barang palsu dan bajakan di AS. Di AS, penjualan ritel e-commerce menunjukkan peningkatan pesat dari tahun ke tahun, berbanding terbalik dengan penjualan ritel konvensional (bata dan mortir).

 

Risiko barang palsu dan bajakan di E-commerce

Untuk pemalsu, e-commerce adalah cara penjualan yang sangat menguntungkan. Menyiapkan toko yang menarik dalam e-commerce jauh lebih mudah dibandingkan dengan toko konvensional. Pemalsu dapat memiliki kemampuan proliferasi yang cepat dalam e-commerce. E-commerce juga membutuhkan biaya rendah, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan menyediakan cara transaksi yang nyaman. Pemalsu juga dapat menghindari tuntutan hukum jika mereka berada di luar yurisdiksi hukum A.S.

Sementara itu, pesatnya pertumbuhan e-commerce juga berkontribusi pada peningkatan risiko kepada publik, bangsa, dan bisnis. Barang palsu dan bajakan mengandung bahan berbahaya, membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna dan lainnya. Peredaran barang palsu juga melibatkan organisasi kriminal lintas batas. Dalam beberapa kasus, perdagangan barang palsu mendukung terorisme dan kediktatoran. Produk-produk yang digolongkan penting bagi pangkalan pertahanan industri juga telah dipalsukan. Ini pada akhirnya mengancam keamanan nasional.

Sedangkan untuk pemegang hak, perdagangan palsu dalam e-commerce meningkatkan risiko pemalsuan. Produk palsu bersaing secara tidak adil dengan produk asli. Dengan demikian, mengancam kelangsungan bisnis perusahaan. Persaingan tak sehat ini mengurangi keuntungan perusahaan, yang dapat menyebabkan PHK dan penurunan insentif untuk berinovasi. Saat ini, perusahaan-perusahaan AS merasa sulit untuk mengajukan tuntutan hukum kepada penjual asing karena mereka berada di luar yurisdiksi AS.

Selain itu, ada fakta menarik bahwa perdagangan palsu dalam e-commerce juga merugikan pemilik platform itu sendiri. Barang palsu mengikis kepercayaan pelanggan ke platform.

 

Faktor penyumbang meningkatnya lalu lintas barang palsu dan bajakan

DHS menemukan bahwa para pemalsu asing mengeksploitasi kesenjangan dari Pasal 321 Undang-Undang Tarif 1930 diubah dengan Undang-Undang Fasilitasi Perdagangan dan Penegakan Perdagangan 2015 (TFTEA). Peraturan tersebut menyatakan bahwa barang dengan nilai USD 800 atau kurang, diimpor oleh satu orang dalam satu hari, dapat diterima bebas pajak dan bea. Impor tersebut seringkali tidak tunduk pada prosedur bea cukai formal yang sama dan persyaratan data yang ketat seperti paket bernilai lebih tinggi yang memasuki Amerika Serikat. US Customs and Border Protection (CBP) menemukan bahwa ada perubahan tren dalam metode pengiriman, yaitu dari kontainer kargo ke paket parcel. Perubahan tren ini lebih menylitkan CBP karena harus memeriksa jutaan paket yang tiba setiap hari di pelabuhan masuk.

Penjual palsu online juga mengambil keuntungan dari model bisnis baru yang saat ini sedang dilaksanakan oleh platform e-commerce tertentu di AS, yang menggunakan pergudangan di Amerika Utara. Ini menyediakan ruang penyimpanan sementara untuk barang-barang impor sebelum secara individual dikirim ke pelanggan AS. Melalui model ini, pemalsu juga dapat menghindari deteksi dengan mencampurkan barang ilegal dengan barang legal di gudang.

Laporan DHS juga menunjukkan resume komentar dari berbagai pemangku kepentingan sektor swasta mengenai perdagangan barang palsu dan bajakan melalui pasar pihak ketiga online. Pemegang hak berpendapat bahwa beberapa platform tidak memiliki informasi akurat tentang penjual pihak ketiga mereka. Kebijakan dan prosedur yang relevan untuk memverifikasi nama asli dan alamat penjual serta melakukan uji tuntas pada penjual dapat membantu mengurangi hambatan untuk penegakan hukum. Akan sulit untuk mengidentifikasi dan menghukum penjual jika platform tidak memiliki informasi yang akurat tentang mereka. Pemegang hak juga mengalami kesulitan dalam mengambil tindakan hukum terhadap vendor tertentu karena mereka berada di luar yurisdiksi AS.

 

Tindakan dan rekomendasi untuk memerangi perdagangan di E-commerce

Saat ini, beban utama penegakan ada di tangan pemegang hak sementara perantara online umumnya tidak bertanggung jawab atas produk yang dijual oleh pihak ketiga. Selain itu, belum ada seperangkat praktik terbaik yang diterima secara umum untuk memerangi perdagangan palsu di sektor swasta.

Untuk memerangi perdagangan barang palsu dan bajakan, DHS merumuskan 11 tindakan dan rekomendasi segera untuk Pemerintah AS sebagaimana tercantum di bawah ini;

  1. Pastikan Entitas dengan Kepentingan Finansial dalam Impor Bertanggung Jawab
  2. Meningkatkan Pengawasan Bagian 321
  3. Tangguhkan dan Batalkan PelanggarBerulang; Bertindak Terhadap Post Internasional yang Tidak Sesuai
  4. Menerapkan Denda Sipil, Sanksi, dan Tindakan Tambahan untuk Produk Impor yang Melanggar
  5. ManfaatkanData Elektronik Lanjutan untuk Mode Mail
  6. Konsorsium Anti Pemalsuan untuk Mengidentifikasi Rencana Aktor Nefarious Online (AKSI)
  7. Menganalisis Sumber Daya Penegakan
  8. Membuat Kerangka Penegakan E-Commerce Modern
  9. Menilai Kewajiban Pelanggaran Merek Dagang Kontribusi untuk Platform
  10. Memeriksa kembali Kerangka Hukum yang Mengelilingi Importir Non-residen
  11. Membangun Kampanye Kesadaran Konsumen Nasional

DHS juga merumuskan 10 Praktik Terbaik untuk diterapkan oleh sektor swasta, platform e-commerce, pasar pihak ketiga, dan perantara pihak ketiga lainnya;

  1. Perjanjian “Ketentuan Layanan” yang komprehensif
  2. Meningkatkan Pemeriksaan Penjual Pihak Ketiga secara Signifikan
  3. Pembatasan Produk Berisiko Tinggi
  4. Pemberitahuan Cepat dan Prosedur Penghapusan
  5. Tindakan Pasca Penemuan yang Disempurnakan
  6. Persyaratan Ganti Rugi untuk Penjual Asing
  7. Transaksi Melalui Bank yang Memenuhi Permintaan Penegakan Informasi AS (RFI)
  8. Identifikasi Pra-Penjualan Penjual Pihak Ketiga
  9. Tetapkan ID Penjual Marketplace
  10. Pengungkapan Negara Asal yang Diidentifikasi dengan Jelas

Sepuluh Praktik Terbaik menekankan bahwa platform e-commerce, pasar pihak ketiga online, dan perantara pihak ketiga lainnya seperti perantara pabean dan operator pengiriman ekspres harus mengambil peran yang lebih aktif dalam memantau, mendeteksi, dan mencegah lalu lintas barang palsu dan bajakan.

 

Penulis: Niken Ismoyo

Sumber: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/20_0124_plcy_counterfeit-pirated-goods-report_01.pdf

Foto: Luke Michael on Unsplash

 

 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search