Upaya Pemerintah Malaysia Memberantas Korupsi

 In Artikel

Korupsi adalah salah satu masalah paling serius yang dihadapi oleh masyarakat dan pmerintah Malaysia. Korupsi yang merajalela di negara tersebut menyebabkan kerusakan pada reputasinya yang amat berdampak pada investor dan potensial investor untuk berbisnis di negara tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia tersentak oleh skandal korupsi global bernilai miliaran dolar yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Ia dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk meraup investasi negara bernilai jutaan dolar melalui perusahaan keuangan bernama 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang sepenuhnya dimiliki oleh Departemen Keuangan. Berdasarkan hasil penyelidikan, perusahaan telah mengirim uang beberapa kali ke rekening bank pribadi mantan Perdana Menteri. Ia ditangkap atas transfer terkahir senilai 2,6 miliar ringgit Malaysia (£ 477 juta) ke rekening banknya.

Presiden terpilih Mahatir Muhammad mengungkapkan komitmennya untuk menghapus korupsi di Malaysia. Sejak hari kemenangan Pemilu, pemerintah Malaysia yang baru terpilih secara agresif mengejar agenda antikorupsi melaluiu berdirinya Special Cabinet Committee on Anti-Corruption (JKKMAR), pemerintah, Integrity and Anti-Corruption Centre (GIACC), dan the National Anti-Corruption Plan.

Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah memperketat prosedur kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mencegah praktik penyuapan antara sektor swasta dan pemerintah. Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah Malaysia adalah mengubah Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2018 (Amandemen MACCA) dengan memperkenalkan bagian 17 A dari MACCA 2009, yang merupakan ketentuan yang secara khusus membebankan tanggung jawab pada organisasi komersial atas korupsi yang dilakukan oleh orang-orang terkait. Ketentuan ini menuntut setiap manajemen tingkat atas perusahaan untuk sepenuhnya mematuhi undang-undang dan persyaratan peraturan yang berlaku tentang anti-korupsi.

 

Upaya menghindari korupsi

Melalui amandemen pasal 17 A dari MACCA 2009, setiap perusahaan lokal atau multinasional yang berbasis di Malaysia atau di tempat lain diperintahkan untuk menerapkan beberapa langkah untuk menghindari korupsi. Langkah-langkah ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan anti-korupsi seperti uji tuntas, whistleblowing, penyaringan latar belakang, pelatihan anti-penyuapan dan penipuan, dan kebijakan penilaian anti-penipuan.

Lebih jauh lagi, perusahaan harus membuat peraturan dan meningkatkan kesadaran anti korupsi di antara karyawannya. Memiliki kebijakan seperti itu tanpa pelatihan berkala mungkin tidak cukup bagi perusahaan untuk membuktikan bahwa ia memiliki tindakan pencegahan yang memadai untuk memerangi korupsi. Kebijakan ini tentu saja mendukung penerapan sistem whistleblowing, manajemen risiko, kontrol dan tata kelola internal, dan pengawasan.

Perusahaan diharapkan memiliki kebijakan dan prosedur yang komprehensif untuk mendorong kegiatan whistleblowing. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki kontrol yang tepat seperti manajemen risiko. Kontrol internal sangat membantu mencegah risiko korupsi dari pihak ketiga yang terlibat dalam bisnis seperti pemasok, vendor, distributor, dll. Perusahaan diharuskan mengevaluasi pihak eksternal dan memantau kegiatan mereka setiap saat. Jika pihak ketiga ini tidak dikendalikan, akan ada risiko pelanggaran data atau pengungkapan data internal pribadi.

 

Penerapan hukum

Ketika sebuah perusahaan dinyatakan bertanggung jawab, direktur, mitra, atau karyawannya akan dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama. Setelah dinyatakan bersalah, orang tersebut dapat dihukum dengan denda tidak kurang dari 10 kali jumlah atau nilai gratifikasi atau 1 juta RM  atau penjara dengan jangka waktu tidak lebih dari 20 tahun, atau keduanya. Di sisi lain, perusahaan dapat melakukan pembelaan hukum jika dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki prosedur yang memadai yang dirancang untuk mencegah orang yang terkait dengannya melakukan tindakan tersebut.

Ketentuan ini akan diterapkan secara efektif pada 1 Juni 2020. Amendemen MACCA, yang memperkenalkan bagian 17 A adalah awal dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melawan korupsi. Tujuan jangka panjang pemerintah Malaysia adalah menjadi salah satu dari 10 negara terbersih di dunia pada tahun 2030.

Negara bersih yang bebas dari korupsi tentu akan membawa dampak yang sangat baik bagi negara secara keseluruhan. Pemerintah bersama sektor swasta dan rakyat biasa pasti akan menerima manfaat dari ini. Malaysia bertujuan agar perekonomian nasionalnya tumbuh sehat dengan transparansi.

 

Baca Juga: Upaya KPK Memberantas Korupsi Di Sektor Swasta

 

 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search