Perpres ‘Beneficial Ownership’, Senjata Lawan Praktik Pencucian Uang

 In Artikel

Diresmikannya Perpres no.13 tahun 2018 tentang ‘Beneficial Ownership’ atau kepemilikan manfaat korporasi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo makin memperkuat upaya pemerintah Indonesia dalam mempersempit ruang gerak pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pencucian uang sendiri merupakan tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan untuk mengaburkan sumber uang hasil kejahatan. Contohnya, kasus E-KTP yang melibatkan Setya Novanto yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3T. Ia disinyalir menyamarkan uang hasil korupsi melalui transaksi berlapis lintas negara, melalui transfer bank dan money changer. Ia pun dijerat dengan UU tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selama ini korporasi menjadi tempat favorit para pelaku kejahatan untuk mencuci uang. Menurut laporan Global Financial Integrity pada 2015, selama 2004-2013, rata-rata tiap tahun aliran dana gelap ke luar Indonesia mencapai 18.071 juta dolar AS atau sekitar Rp240 triliun.

Menurut perpres nomor 13 tahun 2018 yang disebut sebagai korporasi adalah perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma,dan bentuk korporasi lainnya. Adapun yang dimaksud dengan pemilik manfaat diatur secara mendetail pada setiap pasal dalam Perpres tersebut. Namun, secara umum pemilik manfaat adalah individu yang memiliki saham, kemampuan untuk mengelola korporasi, dan menerima manfaat dari korporasi.

Dengan adanya perpres ini korporasi berkewajiban menilai siapa pemilik manfaat dan melaporkannya pada institusi berwenang. Adanya informasi yang transparan terkait pemilik manfaat sebuah korporasi meminimalkan risiko di antaranya penyalahgunaan penerbitan saham dan memudahkan pelacakan dana. Selain itu, penerapan Perpres ini menambah integritas perusahaan. Perusahaan yang menerapkan perpres ini setidaknya sudah menunjukkan itikad baiknya untuk menjalankan bisnis sesuai aturan yang berlaku. Tentu hukum memiliki konsekuensi, korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Perpres ini selain memberikan manfaat dari sisi korporasi juga memberikan penguatan kerjasama PPATK dan KPK dengan institusi berwenang mancanegara – terutama antar negara anggota G20 – dalam pemberantasan pidana korupsi dan TPPU.

 

Sumber:

http://kabar24.bisnis.com/read/20180327/16/754795/beneficial-ownership-ini-3-manfaat-regulasi-pengenalan-pemilik-manfaat

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa0f072c2064/perpres-beneficial-ownership-demi-jaga-integritas-korporasi

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search