Pemeriksaan Kriminal dan Litigasi di Indonesia dan Manfaatnya Untuk Perusahaan

Pemeriksaan kriminal dan litigasi (criminal and litigation check) adalah proses verifikasi untuk memastikan kandidat atau karyawan tidak memiliki catatan pidana dan tidak terlibat dalam sengketa hukum yang relevan dengan posisinya. Bagi perusahaan yang terikat kewajiban kepatuhan, kedua pemeriksaan ini membuktikan bahwa keputusan rekrutmen diambil dengan uji tuntas yang memadai.

Karyawan memegang akses ke dana, data, dan reputasi perusahaan. Wawancara dan CV tidak menjamin integritas, sehingga criminal check dan litigation check menjadi bagian baku seleksi di banyak perusahaan, terutama sektor yang diawasi regulator. Artikel ini menjelaskan perbedaannya, sumber datanya, tahapan yang patuh hukum, dan cara menilai hasilnya. Panduan lengkapnya ada di artikel pemeriksaan latar belakang prakerja.

Apa Perbedaan Pemeriksaan Kriminal dan Pemeriksaan Litigasi?

Keduanya sering disamakan, padahal cakupannya berbeda.

Perlu diingat, litigasi menunjukkan keterlibatan dalam sengketa, bukan putusan bersalah. Gugatan perdata tidak otomatis mencerminkan kesalahan kandidat.

Mengapa Perusahaan Perlu Melakukannya?

Pemeriksaan kriminal dan litigasi merupakan bagian dari pre-employment background verification. Tidak ada aturan umum yang mewajibkan semua perusahaan melakukan pemeriksaan ini. Namun, perusahaan di sektor tertentu menghadapi ekspektasi regulator, auditor, dan klien yang lebih tinggi:

• Jasa keuangan, perbankan, dan pasar modal: posisi dengan akses dana nasabah serta kewajiban anti-fraud.
• Kesehatan dan pendidikan: staf berinteraksi langsung dengan pasien atau anak-anak.
• Perusahaan multinasional: kebijakan global, audit, dan standar anti-suap menuntut bukti uji tuntas.
• Alih daya dan keamanan: klien sering mensyaratkan hasil screening tenaga kerja.

Manfaat konkretnya mencakup:

1. Bukti uji tuntas saat audit atau pemeriksaan regulator.
2. Pencegahan fraud dan kebocoran data pada posisi sensitif.
3. Deteksi dokumen palsu. Integrity Indonesia pernah menemukan SKCK kandidat yang tanggal masa berlakunya dipalsukan. Pemeriksaan lanjutan mengungkap kandidat tersebut pernah ditangkap dalam kasus pidana serius.
4. Perlindungan dari tudingan lalai jika karyawan kelak terlibat kejahatan.

Dari Mana Data Pemeriksaan Berasal?

Ada dua sumber data yang digunakan dalam pengecekan kriminal dan litigasi, yaitu:

SKCK dari Polri

SKCK adalah surat keterangan resmi Polri tentang ada atau tidaknya catatan kepolisian. Ketentuan terbarunya diatur dalam Perpol No. 1 Tahun 2026, yang menggantikan Perpol No. 6 Tahun 2023. Poin penting bagi HRD:

• Masa berlakunya enam bulan dan diterbitkan untuk satu keperluan.
• Kandidat mengajukannya sendiri, kini melalui aplikasi layanan digital Polri.
• Tidak ada perpanjangan. SKCK yang kedaluwarsa harus diajukan ulang.
• SKCK hanya memuat potret pada tanggal terbit, sehingga keasliannya perlu diverifikasi.
• Minta SKCK mendekati tanggal keputusan rekrutmen agar datanya tetap mutakhir.

Catatan perkara di pengadilan

Data litigasi publik tersedia di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tiap pengadilan negeri dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Keterbatasannya perlu dipahami adalah bahwa SIPP berjalan per pengadilan sehingga penelusuran harus mencakup domisili dan alamat sebelumnya, nama yang mirip bisa menyesatkan, dan kelengkapan data bervariasi. Pencocokan identitas, seperti nomor KTP dan tanggal lahir, wajib dilakukan sebelum menyimpulkan apa pun.

Bagaimana Tahapan Pemeriksaan Kriminal dan Litigasi yang Patuh Hukum?

1. Tentukan ruang lingkup berdasarkan risiko posisi. Tidak semua jabatan membutuhkan pemeriksaan yang sama.
2. Peroleh persetujuan tertulis kandidat. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menggolongkan catatan kejahatan sebagai data pribadi spesifik, sehingga perusahaan harus transparan soal tujuan dan penggunaannya.
3. Minta SKCK terbaru dan verifikasi keasliannya.
4. Telusuri catatan litigasi di wilayah domisili dan alamat sebelumnya.
5. Cocokkan identitas dan nilai relevansi temuan terhadap posisi.
6. Beri kesempatan klarifikasi, dokumentasikan keputusan, dan batasi masa penyimpanan data.

Bagaimana Menilai Hasil Pemeriksaan?

Temuan tidak otomatis berarti penolakan. Pertimbangkan jenis pelanggaran, rentang waktu sejak kejadian, relevansi dengan tugas jabatan, serta kejujuran kandidat saat klarifikasi. Misalnya, riwayat penggelapan sangat relevan untuk posisi keuangan, tetapi belum tentu untuk posisi lain. Tuangkan kriteria ini dalam kebijakan tertulis agar keputusan konsisten dan tidak diskriminatif. Kebijakan itu sebaiknya menjelaskan jenis temuan yang memicu peninjauan ulang, siapa yang berwenang memutuskan, dan bagaimana kandidat dapat menyanggah hasil. Dengan alur yang jelas, tim HRD, tim hukum, dan manajer perekrut memiliki acuan yang sama saat menghadapi temuan yang abu-abu. Pemeriksaan ini sebaiknya dipadukan dengan credit check dan reference check untuk gambaran yang utuh.

Apa Kesalahan Umum dalam Pemeriksaan Kriminal dan Litigasi?

Beberapa kesalahan yang sering membuat hasil pemeriksaan tidak dapat diandalkan:

• Menerima fotokopi SKCK tanpa verifikasi. Dokumen yang tampak resmi tetap bisa dimanipulasi.
• Hanya menelusuri satu pengadilan. Kandidat mungkin pernah berpindah domisili, sehingga perkara tercatat di wilayah lain.
• Menyimpulkan dari kemiripan nama. Tanpa pencocokan identitas, perusahaan berisiko menolak kandidat yang salah.
• Memeriksa tanpa persetujuan. Langkah ini dapat melanggar UU PDP dan merusak kepercayaan kandidat.
• Tidak mendokumentasikan alasan keputusan. Saat diaudit, perusahaan sulit membuktikan prosesnya adil dan konsisten.

Kapan Perusahaan Perlu Menggunakan Jasa Profesional?

Melakukannya secara internal menuntut waktu, akses ke banyak pengadilan, dan pemahaman UU PDP. Penyedia profesional membantu memverifikasi keaslian SKCK, menelusuri litigasi lintas wilayah, mencocokkan identitas, dan menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan saat audit. Layanan pemeriksaan latar belakang prakerja Integrity Indonesia mencakup lebih dari 30 jenis pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kriminal dan litigasi.

FAQ: Pertanyaan Seputar Pemeriksaan Kriminal dan Litigasi

Apakah SKCK saja cukup sebagai pemeriksaan kriminal?

Belum cukup. SKCK hanya menunjukkan kondisi pada tanggal terbit, berlaku enam bulan, bergantung pada kandidat, dan bisa dipalsukan. Karena itu keasliannya perlu diverifikasi dan dilengkapi dengan pemeriksaan lain.

Bolehkah perusahaan memeriksa catatan kriminal dan litigasi kandidat?

Boleh, selama relevan dengan posisi, bertujuan sah, dan didasari persetujuan tertulis kandidat sesuai UU PDP. Kumpulkan hanya data yang diperlukan.

Apakah kandidat yang pernah digugat otomatis ditolak?

Tidak. Gugatan perdata bukan putusan bersalah. Nilai jenis perkara, hasil akhirnya, dan relevansinya dengan posisi, lalu beri kandidat kesempatan menjelaskan.

Berapa lama prosesnya?

Bergantung pada jumlah pengadilan yang ditelusuri dan kelengkapan data kandidat. Pencarian litigasi umumnya memakan waktu beberapa hari kerja, sedangkan penerbitan SKCK mengikuti proses di Polri.

Posisi apa yang paling membutuhkan pemeriksaan ini?

Jabatan dengan akses ke dana, data sensitif, aset, atau pihak rentan, serta posisi di sektor yang diawasi regulator.

Apakah pemeriksaan ini berlaku juga untuk karyawan yang sudah bekerja?

Bisa, terutama saat promosi ke posisi sensitif atau pemeriksaan berkala pada jabatan berisiko tinggi. Ketentuannya sama: tujuan jelas, relevan dengan jabatan, dan ada persetujuan tertulis.

Image by Freepik