Ketika whistleblower justru menjadi tersangka, sebuah pelajaran dari kasus Nurhayati di Indonesia

Ketika whistleblower justru menjadi tersangka, sebuah pelajaran dari kasus Nurhayati di Indonesia

whistleblowerMelaporkan dugaan tindakan kecurangan di sebuah instansi bukanlah keputusan yang mudah. Sistem yang tidak mendukung, potensi intimidasi atau perundungan, kurangnya bukti, birokrasi yang tertutup, hingga potensi pelaporan balik merupakan beberapa hal yang memberatkan, dan bahkan bisa membuat pelapor mengurungkan niatnya.

Terlebih lagi, jika tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Hal ini karena mereka kerap mendapatkan ancaman seperti perundungan, pemecatan, bahkan kekerasan fisik.

Akibatnya, sebagian besar masyarakat memilih untuk tidak melaporkan adanya tindakan korupsi yang mereka ketahui.

Jadi tersangka karena jadi whistleblower

Sebuah kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan seorang mantan kepala desa sempat menghiasi headline media arus utama dan menjadi viral di linimasa, lantaran pelapor dijadikan tersangka. Nurhayati, seorang bendahara desa, justru dijadikan tersangka setelah melaporkan sebuah kasus dugaan korupsi yang telah dilakukan oleh atasannya, yaitu mantan kepala desa di daerah Cirebon, Jawa Barat.

Saat mengetahui kasus kecurangan yang disinyalir mengarah pada tindak korupsi, Nurhayati melaporkannya secara tertulis kepada ketua badan permusyawaratan desa (BPD) Citemu. Bukannya mendapatkan dukungan atas laporan yang dibuatnya, dia justru ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Cirebon.

Dalih yang digunakan penyidik dalam penetapan tersangka tersebut adalah bahwa Nurhayati telah mengirimkan uang langsung ke kepala desa. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa Nurhayati melakukan tindakan tersebut atas permintaan kepala desa. Atas tindakan tersebut, dia diduga terlibat dalam suatu konspirasi kejahatan, sehingga menyebabkan kerugian negara, walaupun ia sendiri tidak turut menikmati uang tersebut.

Preseden buruk bagi sistem whistleblowing

Penetapan status tersangka terhadap whistleblower kasus korupsi tersebut menjadi sorotan publik dan menuai kritik dari berbagai pihak. Penetapan Nurhayati dinilai tidak mendukung program negara dalam memberantas praktik korupsi.

Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan gelar perkara atas kasus Nurhayati. Dari peninjauan kembali tersebut, akhirnya polisi menghentikan kasus tersebut dengan alasan tak cukup bukti dan membebaskan Nurhayati dari status tersangka.

Meski sudah berstatus bebas dan bersih, namun hal tersebut menjadi pengalaman pahit bagi Nurhayati. Dia harus menghadapi proses hukum dan menyandang status tersangka sejak November 2021 hingga sekitar Februari 2022 lalu. Namun, kasus korupsi tersebut tidak akan terungkap tanpa adanya laporan dari Nurhayati.

Kasus tersebut juga menjadi salah satu contoh nyata bahwa menjadi whistleblower tidaklah tanpa risiko. Korupsi merupakan bentuk fraud yang dalam praktiknya pasti melibatkan pihak lain, sehingga tentu saja ada beberapa pihak terkait yang mempunyai kepentingan masing-masing.

Oleh karenanya, pengendalian internal pada umumnya tidak cukup. Organisasi perlu menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau sistem whistleblowing dan mensosialisasikan sistem tersebut kepada semua pemangku kepentingan.

Sistem whistleblowing sejauh ini terbukti efektif untuk mendeteksi fraud secara dini. Tak kalah penting, organisasi juga perlu memastikan bahwa sistem whistleblowing yang diterapkan memberikan jaminan rasa aman bagi whistleblower.

Integrity Asia telah dipercaya sebagai penyedia layanan whistleblowing untuk klien dengan berbagai latar belakang bisnis. Melalui Canary® Whistleblowing System, Integrity Asia menyediakan sebuah kombinasi berbagai kanal pelaporan yang terpusat pada aplikasi dan website.

Hal tersebut memberikan kemudahan melapor bagi klien, namun tetap memberikan jaminan kerahasiaan dan anonimitas whistleblower. Jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas whistleblower akan memberanikan berbagai pihak untuk melaporkan praktik dugaan penipuan dan kecurangan di dalam instansi mereka.

 

 


Intan

Photo by niu niu on Unsplash

Share this post


ANGGOTA DARI

KANTOR PUSAT

ALAMAT

Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57-B, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia

TELEPON

EMAIL

BERLANGGANAN NEWSLETTER

Dapatkan pembaruan dan penawaran terbaru

    REFERAL KAMI

    Copyright – INTEGRITY – All Rights Reserved © 2023 – Privacy Policy | Terms of Services | Content Protection by DMCA.com