Tantangan pemeriksaan catatan kriminal di Thailand

Salah satu risiko dalam proses rekrutmen adalah kemungkinan merekrut karyawan yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal. Bagi posisi-posisi pekerjaan yang sifatnya strategis atau menyangkut keselamatan publik, pemeriksaan ini jadi mendesak untuk memastikan calon karyawan tidak memiliki catatan pelanggaran atau tindak kriminal. 

Katakanlah untuk posisi operator bus angkutan publik dan posisi supir untuk aktivitas logistik. Jika calon karyawan pernah mengemudi di bawah pengaruh alkohol, tentu catatan ini akan menjadi pertimbangan penting.  

Pemeriksaan ini merupakan salah satu dari panjangnya daftar pemeriksaan latar belakang calon karyawan dan telah menjadi standar utama di banyak perusahaan, khususnya industri perhubungan dalam memitigasi risiko-risiko perekrutan. Akan tetapi, melakukan pemeriksaan catatan kriminal bukan pekerjaan sederhana karena terikat dengan faktor-faktor spesifik yang berlaku di sebuah negara. Salah satu negara yang dimaksud adalah Thailand. Proses dan prosedur yang berlaku di Thailand menghadirkan tantangan unik yang hanya ditemukan di negara yang dijuluki “negeri senyum” ini.

Tidak tersedianya situs publik

Sistem pengadilan di Thailand dibagi menjadi tiga kategori: Pengadilan Provinsi, yaitu tingkat pengadilan terendah, diikuti oleh Pengadilan Banding, yang menangani banding dari Pengadilan Provinsi, dan kemudian Mahkamah Agung, yang menangani kasus-kasus dari Pengadilan Banding. 

Jumlah Pengadilan Provinsi yang tersedia di setiap provinsi tergantung pada jumlah penduduk daerah tersebut. Provinsi yang berpenduduk lebih banyak mungkin memiliki lebih dari satu Pengadilan Provinsi. Sebagai contoh, Provinsi Bangkok memiliki tiga pengadilan, sedangkan Provinsi Trat memiliki satu pengadilan saja.

Sayangnya, sistem pengadilan di Thailand tidak memiliki situs daring untuk publik dan basis data kasus terpusat, sehingga basis data di masing-masing pengadilan terpisah. Setiap pengadilan memiliki komputer yang berisi basis data kasus yang hanya dapat diakses secara luring oleh publik untuk mencari laporan yang detail dari kasus yang ditemukan terkait kandidatnya.

Kunjungan lapangan diperlukan

Karena tidak tersedia situs daring yang dapat diakses publik, pengecekan catatan kriminal harus dilakukan melalui kunjungan lapangan ke Kepolisian Kerajaan Thailand, di mana kita dapat melakukan pencarian catatan kriminal kandidat dari fasilitas yang disediakan. 

Jika kandidat ditemukan memiliki catatan kriminal, selanjutnya kita harus mendatangi kantor kepolisian atau pengadilan di area di mana tindakan pelanggaran/kriminal itu terjadi (bukan domisili kandidat) untuk mendapatkan laporan yang lebih lengkap. 

Meski demikian, tidak setiap pihak terkait bersedia memberikan rincian kasus. Beberapa dari mereka beralasan mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi yang telah diberlakukan (PDPA). 

Ditambah lagi, Thailand merupakan negara terluas ketiga setelah Indonesia dan Myanmar di Asia Tenggara, dengan luas  513.120 kilometer persegi. Topografinya juga bervariasi, dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran rendah yang subur, sedangkan sebagian besar pegunungan terletak di utara dan barat laut. Hal ini menjadi tantangan dari segi waktu dan SDM dalam melakukan kunjungan lapangan.

Kendala bahasa 

Bagi perusahaan asing yang ingin melakukan pemeriksaan ini, perlu menjadi catatan bahwa semua dokumen ditulis dalam bahasa Thailand.

Perubahan nama 

Tantangan lain yang juga akan dihadapi dan cukup menarik berkaitan dengan budaya masyarakat di Thailand. Berganti nama adalah hal yang lumrah dan dapat dilakukan oleh individu sebelum mereka memasuki masa dewasa.  

Masyarakat di sini memiliki kepercayaan bahwa mengubah nama seseorang dapat mengubah nasib. Kemudahan dalam proses administrasi perubahan nama adalah bentuk dukungan dari pemerintah setempat.

Perubahan ini berpotensi memengaruhi keakuratan hasil pengecekan. Karena itulah, pemeriksaan catatan kriminal di Kepolisian Kerajaan Thailand dilakukan dengan menggunakan tiga belas digit unik yang ditetapkan pada setiap kartu tanda pengenal kependudukan sejak individu lahir.

Nomor ddentitas dan sidik jari 

Tidak peduli berapa kali individu tersebut mengubah nama atau jenis kelamin mereka, tiga belas digit nomor kartu identitas mereka akan tetap sama. Dengan demikian, memiliki fotokopi kartu tanda pengenal kependudukan calon karyawan merupakan dokumen wajib sebelum melakukan pemeriksaan.

Bagi subjek berkewarganegaraan asing yang tidak memiliki kartu tanda pengenal kependudukan, permintaan catatan kriminal tetap dapat dilakukan dengan pemindaian sepuluh sidik jari di Kepolisian Kerajaan Thailand.

Menghadapi panjangnya daftar tantangan di atas, perusahaan yang ingin melakukan pemeriksaan catatan kriminal di Thailand memerlukan dukungan pihak ketiga dengan tenaga ahli lokal yang didukung dengan teknologi yang canggih.

Pemeriksaan catatan kriminal dengan hasil akurat penting untuk membuat keputusan bisnis yang tepat demi melindungi perusahaan dan aset-asetnya, termasuk karyawan.