Penilaian USTR 2023 tentang Hak Kekayaan Intelektual

Pelanggaran kekayaan intelektual (IP) menjadi tantangan yang kontinyu bagi bisnis di seluruh dunia. Pelanggaran ini mencakup berbagai kegiatan terlarang seperti distribusi obat palsu, label bahan obat yang dipalsukan, situs web pembajakan e-book, dan proliferasi sepatu desainer imitasi.

Menyadari beratnya masalah ini, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) baru-baru ini merilis Special Report 301 tahun 2023, yang berfokus pada evaluasi kecukupan dan keefektifan tindakan perlindungan kekayaan intelektual dan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh mitra dagang. Laporan tahunan ini berfungsi sebagai penilaian komprehensif tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan praktik akses pasar di luar negeri, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perdagangan AS.

Laporan ini menyoroti beberapa elemen kunci yang terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan praktik perdagangan yang adil. Elemen ini mencakup identifikasi negara-negara yang dianggap tidak cukup serius untuk melindungi HKI secara memadai, negara-negara dalam ‘Daftar Pantauan Prioritas’, dorongan untuk memperbaiki rezim HKI, dan upaya untuk melibatkan pemerintah Amerika Serikat dengan negara-negara untuk mengatasi masalah HKI.

Daftar Pantauan Prioritas: Mengidentifikasi Masalah Kekayaan Intelektual

Dalam tinjauan komprehensifnya yang mencakup lebih dari 100 mitra dagang, USTR telah dengan cermat memeriksa lanskap kekayaan intelektual di seluruh dunia. Sebagai hasil dari penilaian ini, USTR telah mengidentifikasi tujuh negara yang memerlukan perhatian dan pengawasan khusus, menempatkannya dalam Daftar Pantauan Prioritas

Melalui proses evaluasi yang mendalam, USTR telah dengan hati-hati menganalisis langkah-langkah perlindungan kekayaan intelektual dan praktik penegakan hukum di negara-negara tersebut, menekankan perlunya perhatian yang lebih dan tindakan bersama untuk mengatasi tantangan yang ada.

Untuk Daftar Pantauan Prioritas edisi 2023, USTR telah menegaskan kembali pencantuman Argentina, Cile, Tiongkok, India, indonesia, Venezuela, dan Rusia—mempertahankan kesinambungan dengan negara-negara yang diidentifikasi dalam daftar tahun sebelumnya. Negara-negara tersebut dianggap menunjukkan kemajuan yang terbatas atau bahkan mengalami kemunduran di bidang-bidang penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yang meliputi aspek-aspek utama berikut:

• Penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Penegakan hukum HKI yang tidak memadai atau menurun, menghambat pencegahan dan penuntutan yang efektif terhadap pelanggaran kekayaan intelektual.
• Pengawasan perbatasan dan peredaran barang-barang ilegal: Kelemahan dalam tindakan-tindakan pengawasan perbatasan, mengakibatkan aliran barang-barang palsu dan bajakan ilegal, merusak upaya-upaya perlindungan kekayaan intelektual.
• Kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan internasional: Kurangnya implementasi atau kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, menghambat harmonisasi standar global.
• Kerangka hukum yang tidak memadai: Tidak adanya kerangka hukum yang kuat yang memberikan perlindungan komprehensif untuk hak kekayaan intelektual, meninggalkan ruang untuk pelanggaran dan eksploitasi yang tidak sah.

Sejak 2018, misalnya, Indonesia secara konsisten masuk dalam daftar tersebut. Namun demikian, pemerintah Indonesia telah secara aktif berusaha untuk meningkatkan kedudukannya dan berupaya mengatasi masalah tersebut. 

Khususnya, pemerintah telah menerapkan langkah-langkah seperti memantau secara ketat kegiatan ekspor dan impor melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan melakukan patroli dunia maya pada platform e-commerce, yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dan berusaha untuk menghapusnya dari daftar.

Apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan

Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan sebagai pemilik kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam menjaga aset mereka di semua negara tempat mereka menjalankan bisnis.

Untuk melindungi kekayaan intelektual mereka secara efektif, perusahaan harus mempertimbangkan dan menerapkan tindakan pencegahan, deteksi, dan investigasi berikut:

• Mendaftarkan Kekayaan Intelektual: Perusahaan harus memprioritaskan pendaftaran kekayaan intelektualnya, seperti merek dagang, paten, hak cipta, atau rahasia dagang, di yurisdiksi terkait. Perlindungan hukum ini membantu menetapkan hak kepemilikan dan memberikan landasan yang kuat untuk tindakan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran;
• Tambahkan dan tingkatkan terus fitur keamanan pada produk mereka untuk memastikan autentikasi yang tepat dari produk asli;
• Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Internal: Ini termasuk menetapkan protokol untuk menangani informasi rahasia, melakukan audit kekayaan intelektual secara teratur, dan melatih karyawan tentang penanganan dan pengamanan aset kekayaan intelektual yang tepat;
• Pantau dan Tegakkan Hak: Pemantauan reguler pasar dan platform online sangat penting untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran atau penggunaan kekayaan intelektual yang tidak sah;
• Uji Tuntas dalam rantai pasok: Dengan melakukan pemeriksaan pemasok, memverifikasi keaslian, dan menerapkan tindakan kontrol kualitas yang kuat untuk memastikan bahwa produk atau komponen yang mereka sumber tidak terlibat dalam pelanggaran kekayaan intelektual;
• Kolaborasi dengan pihak berwenang seperti lembaga penegak hukum setempat, dengan melaporkan setiap contoh pelanggaran kekayaan intelektual atau berpartisipasi dalam inisiatif industri untuk memerangi pemalsuan dan pembajakan;
• Edukasi dan Kesadaran: Perusahaan perlu mendidik karyawan mereka tetapi juga masyarakat umum tentang pentingnya hak kekayaan intelektual, risiko yang terkait dengan pelanggaran, dan penggunaan kekayaan intelektual yang dilindungi secara tepat. Hal ini dapat dicapai melalui program pelatihan, kebijakan internal, dan kampanye kesadaran yang berkelanjutan;
• Untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam memerangi produk palsu dan mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual, perusahaan harus membangun saluran yang efektif untuk melaporkan insiden;
• Dan libatkan penyedia layanan perlindungan merek khusus untuk mendukung program anti-pemalsuan yang gencar dan berkelanjutan.

Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, perusahaan dapat secara proaktif menjaga keamanan publik dari pemalsuan yang berpotensi berbahaya dan di bawah standar, melindungi kekayaan intelektual mereka, sekaligus menjaga keunggulan kompetitif mereka di pasar global.

Photo by Vladislav Klapin on Unsplash