Sistem whistleblowing dan perkembangan regulasi anti korupsi di Thailand

 In Artikel

whsitleblowing

Fraud, terutama korupsi dan penyuapan, telah menjadi ancaman tiada akhir bagi organisasi di seluruh dunia, mendatangkan malapetaka pada sistem politik dan ekonomi masing-masing negara. Thailand adalah salah satu negara yang telah lama menderita karena fraud.

Menyadari adanya keterlibatan sektor swasta dalam banyak kasus korupsi dan suap pejabat/pegawai publik, pemerintah Thailand telah memperluas peraturan anti korupsi mereka dari waktu ke waktu, menargetkan tidak hanya publik, tetapi juga sektor swasta. Korporasi yang tidak mematuhi peraturan akan dikenakan pertanggungjawaban pidana dan denda.

Regulasi anti korupsi Thailand

Thailand memiliki beberapa regulasi anti korupsi, salah satu regulasinya adalah Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018) (“UU Anti Korupsi Baru”) yang menggantikan Undang-Undang Organik 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (“OACC Lama”) dan semua amandemennya.

Berbeda dengan OACC sebelumnya, dibawah undang-undang baru ini, korporasi termasuk dalam badan hukum yang dapat dikenai sanksi suap. Korporasi bertanggung jawab jika suap diberikan oleh orang terkait, entah itu karyawan, mitra usaha patungan, agen, perusahaan afiliasi, siapa pun atas nama korporasi.

Amandemen penting lainnya yang berada di dalam UU Anti Korupsi Baru, yaitu bahwa badan hukum juga mencakup badan hukum asing, yang berarti bahwa undang-undang tersebut berlaku juga untuk korporasi yang terdaftar di luar negeri, tetapi beroperasi di Thailand.

Namun, UU tersebut juga menyebutkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan dapat diperingan atau bahkan dieliminasi apabila korporasi telah menerapkan tindakan pengendalian internal yang tepat untuk mencegah penyuapan.

Peraturan lain yang diberlakukan adalah Public Procurement Act atau UU Pengadaan Umum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengadaan publik merupakan salah satu kegiatan yang paling rentan terhadap korupsi dan suap. Karenanya, UU tersebut menetapkan aturan bagi pejabat publik yang melakukan aktivitas pengadaan.

Serupa dengan tindakan pengendalian internal anti korupsi yang disebutkan dalam UU Anti Korupsi Baru, UU Pengadaan Umum juga menetapkan aturan yang serupa. UU ini mensyaratkan bisnis yang ingin terlibat dalam pengadaan publik untuk proyek senilai THB 500 juta (sekitar USD 15 juta) atau lebih harus menyiapkan kebijakan anti korupsi dan menerapkan tindakan pengendalian internal anti korupsi yang tepat.

Tindakan pengendalian internal anti korupsi

Penting untuk digarisbawahi bahwa tindakan pengendalian internal anti korupsi berfungsi untuk melindungi perusahaan, pejabat mereka, dan individu terkait dari konsekuensi merugikan kasus korupsi dan suap yang dapat merusak citra dan reputasi perusahaan. Meskipun regulasi-regulasi tersebut tidak merinci apa itu tindakan pengendalian internal anti korupsi yang tepat, tapi NAAC (Komisi Anti Korupsi Nasional Thailand/National Anti-Corruption Commission) telah mengeluarkan pedoman yang menyatakan bahwa tindakan pengendalian internal tersebut harus terdiri dari delapan elemen fundamental.

Salah satu elemen tersebut adalah mekanisme komunikasi yang mendukung pelaporan dugaan suap. Sistem whistleblowing selama ini merupakan alat pelaporan yang memenuhi elemen fundamental tersebut dan terbukti efektif dalam mendeteksi fraud sedini mungkin.

Menurut survei PwC pada tahun 2020, 33% perusahaan Thailand terdampak oleh penipuan, korupsi, atau kejahatan ekonomi lainnya selama dua tahun terakhir dan hampir sepertiga kejahatan ditemukan oleh seseorang yang memberi tahu perusahaan, baik melalui informasi informal (20%) atau hotline whistleblowing formal (10%).

Seiring dengan penegakan regulasi anti korupsi, penerapan sistem whistleblowing sebagai bagian dari tindakan anti korupsi menjadi semakin penting bagi perusahaan. Dengan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran, perusahaan pada dasarnya akan berpegang pada prinsip transparansi. Melalui sistem whistleblowing, pelapor dapat menyampaikan kekhawatirannya dengan aman dan nyaman.

Integrity Asia, sebuah perusahaan dengan dua dekade pengalaman bekerja di bidang kepatuhan, menyediakan layanan whistleblowing untuk klien dari berbagai latar belakang bisnis. Melalui Sistem Whistleblowing Canary kami, Integrity Asia menyediakan kombinasi dari beberapa saluran pelaporan yang terpusat pada aplikasi situs web sehingga meningkatkan aksesibilitas klien kami terhadap laporan, sambil tetap memastikan anonimitas pelapor.

Lindungi perusahaan Anda dari implikasi buruk penyuapan dan korupsi. Hubungi kami hari ini!

 

 

Baca Juga:

Peran sistem whistleblowing lindungi bank dari pencucian uang

Fraud di pelabuhan dan sistem whistleblowing

Bagaimana Canary Whistleblowing System membantu organisasi mematuhi ISO 37002 WMS?

 


Putri
Image by elbgau from Pixabay

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search