Sekilas tentang pemeriksaan kriminal di negara-negara Uni Eropa di bawah GDPR

 In Artikel

verifikasi kriminal negara Uni Eropa di bawah GDPRProfessional Background Screening Association (PBSA) kembali menyelenggarakan konferensi pada tanggal 14 dan 15 September 2021. Integrity Asia berkesempatan menghadiri acara ini secara virtual. Dalam konferensi tahunan ini salah satu topik menarik yang dibawakan adalah Criminal Record Checks in Europe: Navigating the Murky Waters of Article 10 oleh Mark Sward dari Sterling dan Kerstin Bagus dari NetForce Global.

Pasal 10 GDPR tentang aturan mengelola informasi catatan kriminal menjadi penting untuk dibahas karena kaitannya dengan praktik perusahaan skrining di negara-negara Uni Eropa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengan hukuman dan pelanggaran pidana atau tindakan keamanan terkait berdasarkan Pasal 6 [dasar yang sah untuk pemrosesan] harus dilakukan hanya di bawah kendali otoritas resmi atau ketika pemrosesan diizinkan oleh undang-undang Persatuan atau Negara Anggota yang menyediakan perlindungan yang sesuai untuk hak dan kebebasan subjek data. Setiap daftar lengkap tentang hukuman pidana harus disimpan hanya di bawah kendali otoritas resmi.”

Berdasarkan pasal 4, “Pemrosesan artinya setiap operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan pada data pribadi atau kumpulan data pribadi, baik dengan cara otomatis maupun tidak, seperti pengumpulan, perekaman, pengorganisasian, penataan, penyimpanan, adaptasi atau perubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan, pengungkapan melalui transmisi , diseminasi atau dengan cara lain menyediakan, penyelarasan atau kombinasi, pembatasan, penghapusan atau penghancuran.”

Berdasarkan pasal 10, pada dasarnya pemrosesan data kriminal tidak dilarang oleh GDPR, hanya dibatasi pada apa yang secara khusus diizinkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, perusahaan swasta di negara-negara anggota UE masih dapat memasukkan data kriminal ke dalam database, tetapi tidak dapat memiliki database yang komprehensif.

Adapun untuk mengakses atau melakukan verifikasi data kriminal di negara anggota Uni Eropa juga tidak dilarang, hanya saja tidak selalu mudah. Setiap negara memiliki kebijakan akses masing-masing tergantung siapa yang meminta akses dan untuk tujuan apa.

Adapun mengakses data kriminal di negara-negara anggota UE untuk tujuan pemeriksaan kriminal, juga tidak dilarang, tetapi tidak selalu mudah untuk setiap negara. Beberapa negara memiliki rezim yang membatasi, beberapa negara lain memiliki rezim yang tidak terlalu ketat. Sebagai contoh, di Irlandia dan Swedia, pemeriksaan kriminal cukup ketat karena hanya dapat dilakukan dengan mandat hukum pada individu yang bidang pekerjaannya terkait dengan anak-anak dan orang-orang rentan.

Sementara di Inggris, akses ke data kriminal cukup mudah, tetapi mereka memiliki kumpulan catatan kriminal yang cukup kompleks yang terdiri dari tiga tingkat. Untuk Luksemburg, akses data kriminal juga cukup mudah. Pemberi kerja dapat memperoleh catatan kriminal kandidat jika ditentukan dalam lowongan pekerjaan dan catatan tersebut tidak boleh disimpan lebih dari satu bulan. Jika kandidat tidak lolos seleksi pekerjaan, data harus segera dimusnahkan. Setiap negara memiliki kebijakan aksesnya sendiri tergantung pada siapa yang meminta akses dan untuk tujuan apa.

 


Azhara, Putri
Image by Biljana Jovanovic from Pixabay

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search