Integrity Indonesia Hadir dalam Forum Konsultasi Publik yang diadakan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

 In Berita Perusahaan

webinar itsPada hari Kamis, 17 Juni 2021, Integrity Indonesia mendapatkan kesempatan untuk hadir sebagai salah satu peserta pengguna layanan publik dalam acara Forum Konsultasi Publik bertema “Standar Pelayanan Publik ITS” yang diadakan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Forum diskusi daring yang dimoderatori oleh Ariadi Imawan dihadiri oleh perwakilan ITS, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi (SDMO & TSI) yaitu Bapak Dr. Eng, Ir. Ahmad Rusdiansyah M.Eng, Kepala Biro Hukum dan Reformasi Birokrasi yaitu Bapak Drs. Ec. Mutriyono, M.Si, perwakilan OMBUDSMAN Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Penerimaan dan Verifikasi Laporan yaitu Bapak Achmad Azmi Musyaddad S.Ip, M.Ip., dan Integrity Asia yang diwakili oleh Head of Employment Background Screening yaitu Ibu Nancy Triana Desianti, serta para pengguna layanan publik ITS lainnya.

Tujuan diadakannya Forum Konsultasi Publik ini adalah sebagai bagian dari upaya ITS untuk mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Forum ini dibuka dengan sambutan hangat oleh Bapak Dr. Eng, Ir. Ahmad Rusdiansyah M.Eng dan dilanjutkan dengan sesi pemberian materi tentang pelayanan publik oleh Bapak Achmad Azmi Musyaddad S.Ip, M.Ip. disertai sesi tanya jawab. Kemudian, acara dilanjutkan dengan sesi Review dan Diskusi Standar Pelayanan Publik di ITS.

Integrity Indonesia telah cukup lama menjadi pengguna layanan publik ITS untuk jasa verifikasi ijazah alumni. Dalam kesempatan yang baik tersebut, Ibu Nancy Desianti menyampaikan masukan terkait Layanan Verifikasi Ijazah ITS, terutama terkait digitalisasi dan sentralisasi proses verifikasi ijazah.

“Apalagi di masa pandemi seperti ini, akan sangat membantu jika semua proses jasa verifikasi diploma dapat dilakukan melalui platform yang berbasis teknologi, maju dan terpusat,” ungkap Ibu Nancy.

“Kemudian consent letter seharusnya dijadikan tambahan persyaratan untuk verifikasi ijazah. Kami dari private sector yang salah satu layanannya adalah employment background screening, termasuk education check, mensyaratkan consent letter dari kandidat untuk dilakukan verifikasi terhadap informasi pribadi yaitu ijazah. Alangkah baiknya jika persyaratan ini juga dimiliki oleh layanan universitas karena Indonesia sendiri sedang merancang UU Perlindungan Data Pribadi,” lanjutnya.

Diskusi ini ditutup oleh Kepala Biro Hukum dan Reformasi Birokrasi ITS Bapak Drs. Ec. Mutriyono, M.Si. dengan penyerahan simbolis sertifikat daring kepada perwakilan penyelenggara diskusi yaitu Ibu Rahmah Irma, M.Si. dan perwakilan pengguna yaitu Ibu Nancy Triana Desianti.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search