Terdakwa Kasus Penipuan Menjabat Dirut TranJakarta, Saatnya Otoritas Publik Pertimbangkan Background Screening

 In Artikel

Integritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang disorot oleh publik terkait kasus penunjukkan Donny Andi Saragih sebagai Direktur Utama Transjakata. Donny yang baru saja menjabat empat hari sebagai Dirut ternyata berstatus terdakwa kasus penipuan. Informasi mengenai status Donny tersebut berasal dari laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman pada 25 Januari dan sudah dikonfirmasi.

Status terpidana yang disandang oleh Donny dinilai bertentangan dengan Pergub Nomor 5 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa seorang pejabat BUMD tidak boleh menjadi terpidana dalam kurun waktu 5 tahun. Donny dinilai tidak berbuat jujur dengan menandatangani pernyataan tidak terjerat hukum saat mengikuti mekanisme seleksi Dirut TransJakarta.

Walaupun kini Pemprov DKI sudah membatalkan status Donny sebagai Dirut, namun Ombudsman akan menyelidiki lebih dalam kasus ini. Fakta bahwa seorang terdakwa penipu bisa terpilih menjadi Dirut BUMD masih menjadi pertanyaan besar dan menimbulkan dugaan adanya praktik maladministasi oleh Pemprov.

Belajar dari kasus Donny, seorang kandidat bisa saja membuat klaim baik di atas kertas, namun penting bagi organisasi untuk menyikapinya secara skeptis dengan memverifikasi klaim tersebut. Dalam kasus ini, pernyataan Donny di atas kertas tersebut seharusnya dapat diverifikasi melalui pemeriksaan litigasi. Status Donny dapat dengan mudah ditemukan apabila Anda mengakses Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pemeriksaan litigasi merupakan salah satu pemeriksaan penting dalam rangkaian pemeriksaan latar belakang untuk memastikan terlibat atau tidaknya kandidat dalam sebuah tuntutan hukum. Berkaca dari dampak reputasi yang dihadapi oleh Pemprov terkait kasus ini, penting bagi organisasi untuk berinvestasi lebih banyak dalam menjalankan pemeriksaan ini. Salah merekrut kandidat, reputasi yang susah payah dibangun organisasi menjadi taruhannya. Bagi otoritas publik, salah merekrut individu konsekuensinya tak hanya reputasi institusi, tetapi juga keselamatan dan kesejahteraan publik

Integrity Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kepatuhan selama lebih dari 15 tahun dan telah dipercaya oleh banyak perusahaan dari berbagi bidang industri untuk menyediakan layanan background screening, termasuk litigasi di dalamnya. Pemeriksaan litigasi kami diperkuat oleh mesin telusur yang mencakup pencarian pengadilan (kriminal, sipil, kepailitan, dan lain-lainnya) di seluruh Indonesia. Hubungi kami hari ini untuk informasi lebih detail terkait pemeriksaan litigasi dan layanan kepatuhan lainnya.

 

 

 

Photo by ekoherwantoro on Unsplash

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search