Mulai 1 Januari OJK Berlakukan Regulasi Anti-Fraud Untuk Bank

 In Artikel

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019. Dalam peraturan tersebut OJK mewajibkan bank menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud secara efektif.

“Strategi tersebut setidaknya memenuhi empat pilar sesuai pedoman OJK yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, dan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut,” tulis OJK dalam pasal 3 ayat 1.

Dalam bagian Penjelasan Peraturan, OJK memuat tujuan dan langkah-langkah yang perlu diterapkan bank dalam menerapkan pilar-pilar tersebut.

Salah satunya pilar pencegahan, yaitu memuat langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya fraud yang mencakup kesadaran anti-fraud, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenai pegawai.

Selanjutnya, pilar deteksi, yaitu memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatan usaha bank, mencakup kebijakan dan mekanisme whistleblowing, pemeriksaaan dadakan dan sistem pengawasan serta langkah lain yang diperlukan.

Pada dasarnya, langkah-langkah dalam kedua pilar tersebut, termasuk mekanisme whistleblowing, termuat pula dalam standar ISO 37001 manajemen antisuap. Apabila bank sudah menerapkan standar tersebut dalam kebijakannya, maka secara otomatis Bank sudah menerapkan sebagian regulasi anti-fraud yang ditetapkan OJK.

Integrity siap membantu perusahaan Anda dalam mengatur sistem manajemen antisuap perusahaan Anda, termasuk dalam memberikan layanan sistem whistleblowing dan perangkat kepatuhan lain yang diperlukan dalam memenuhi kepatuhan dan standar tata kelola yang baik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami.

 

Baca Juga:

Apa itu Sistem Whistleblowing?

4 Hal ini Mendorong Pemberantasan Fraud di Perusahaan tak Efektif

Risiko Suap II: Identifikasi Aktivitas Rentan Suap

 

Apabila Bank sudah memiliki strategi anti-fraud, maka Bank wajib menyesuaikan strategi tersebut sesuai dengan POJK dan melaporkan penyesuaian tersebut kepada OJK paling lambat 3 bulan setelah diberlakukannya POJK.

Dalam rangka memonitor penerapan strategi anti-fraud, Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan penerapan strategi tersebut setiap semester.  Bank yang tidak memenuhi ketentuan POJK, dapat dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan bank, larangan penerbitan produk baru hingga pembekuan kegiatan usaha.

POJK yang ditetapkan pada 19 Desember ini akan mulai diberlakukan mulai 1 januari 2020.

 

 

 

Business photo created by freepik – www.freepik.com

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search