Upaya Pemerintah Indonesia Memberantas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

 In Artikel

Berdasarkan laporan Global Financial Integrity 2015, rerata tahunan dana gelap yang keluar dari Indonesia mencapai 18.071 milyar dolar AS atau sekitar 240 triliun rupiah selama 2004-2013.  Dalam rangka mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia bertekad untuk mencegah dan memberangus pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan meluncurkan sebuah undang-undang terkait beneficial owner atau pemilik manfaat dari korporat.

Pada 1 Maret 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widdodo mengeluarkan Perpres No.13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Perpres tersebut kemudian diberlakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 5 Maret 2018.

Peraturan tersebut juga bisa diterapkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan pajak, mengurangi praktik penggunaan nama orang lain dalam struktur korporasi, dan memperkuat peraturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Rilisnya peraturan tersebut juga merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap standar internasional, contonhnya standar yang ditetapkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) tahun 2016,  rekomendasi 24 and 25 oleh Financial Action Task Force (FATF) tentang praktik pencucian uang, Assessment on Exchange of Information by Request (EOIR) oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information tahun 2017, and implementasi prinsip-prinsip G20.

Konsep peraturan tersebut dikoordinasikan oleh PPATK yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia dan OJK. Konsep disusun berdasarkan hasil penelitian tentang transparansi pemilik manfaat yang dilakukan oleh KPK dan PPATK.

 

Bagaimana peraturan pengenalan pemilik manfaatkan diimplementasikan

Berdasarkan peraturan tersebut, sebuah korporasi di definisikan sebagai perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Adapun pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini

Dengan peraturan ini, sebuah korporasi harus menilai, menugaskan dan melapor informasi pemilik manfaat korporasi kepada pihak berwenang. Informasi pemilik manfaat harus termasuk di dalamnya yaitu nama lengkap, nomor identitas, tempat tanggal lahir, kebangsaan, alamat pada kartu identitas, alamat pada negara asal, nomor identifikasi pajak, dan tipe hubungan antara korporasi dan pemilik manfaat. Semua informasi yang disebutkan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

 

Bagaimana melaporkan pemilik manfaat

Peraturan ini juga mengharuskan sebuah korporasi menunjuk seorang pegawai untuk bertanggung jawab menerapkan prinsip pengenalan pemilik manfaat, menyediakan dan memperbarui data pemilik manfaat dan secara berkala melaporkan informasi tersebut kepada pihak berwenang.

Melaporkan informasi pemilik manfaat bisa dilakukan melalui sistem administrasi online milik Kementerian Hukum dan HAM. Namun, ditemukan bahwa sistem tersebut hanya bisa diakses oleh notaris.

Prinsip pengenalan pemilik manfaat tak hanya mencegah money laundery, tetapi juga memperkuat integritas perusahaan dan melindungi aset-asetnya.

Peraturan Presiden No.13/2018 diaplikasikan untuk korporasi domestik dan korporasi investasi asing. Sebuah korporasi yang tidak patuh dengan peraturan tersebut dapat dikenkan sanksi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, regulasi tersebut tidak secara jelas menyebutkan referensi hukum dan regulasi yang dimaksud. Dengan demikian, tampaknya pihak berwenang dapat menggunakan berbagai undang-undang dan peraturan untuk menjerat pelanggar aturan ini.

 

 

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search