Cara Pemerintah Hadapi Tantangan Implementasi Paten

 In Artikel

Berdasarkan Undang-Undang No.13/2016, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berdasarkan data dari Direktorat Kementerian Hukum dan HAM, total pendaftar paten dari Indonesia hanya sekitar 940 dibanding pendaftar dari luar negeri yaitu sejumlah 5854.

Grafik berikut ini menunjukkan bahwa pemilik paten di Indonesia umumnya berasal dari negara-negara seperti Jepang, USA, Jerman, Swiss dan lainnya. Sementara itu, pemilik paten dari Indoneisa hanya 14% dari total keseluruhan pemilik.

 

data kemenkumham

 

Beberapa masalah muncul dalam pasal 20 dari Undang-Undang No.13/2016 yang menyatakan bahwa pemilik paten, baik yang memproduksi produk berpaten di Indonesia atau yang menggunakan proses berpaten. Pembuatan produk atau penggunaan prosesnya harus mendukung transfer teknologi, mendorong penyerapan investasi dan/atau memberikan peluang lapangan kerja.

Sisi baiknya, Undang-Undang tersebut bisa memberikan perlindungan bagi aset-aset Indonesia. Namun, Undang-Undang tersebut menciptakan banyak tantangan bagi para investor, terutama investor asing.

Diketahui bahwa Kamar Dagang AS mewakili banyak perusahaan untuk mengajukan keberatan mereka terhadap UU No. 13/2016 pasal No. 20. Menurut mereka, peraturan tersebut tidak praktis dan bertentangan dengan Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Dengan banyak perusahaan yang menghadapi tantangan untuk mengimplementasikan paten mereka, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan  Menteri No. 15/2008 yang dirancang untuk menjelaskan sistem birokrasi dan aliran implementasi paten yang harus dikejar oleh pemegang paten. Di bawah ini adalah bagan yang menjelaskan peraturan:

Berdasarkan keputusan kementerian, kita bisa menganalisa dampak Undang-Undang paten dengan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity and threat) berikut ini:

Kekuatan (Strength)

– Peraturan menteri memberikan informasi kepada pemilik paten tentang apa yang mereka harus lakukan untuk memenuhi persyaratan implementasi paten.

– Transfer teknologi memberi keuntungan untuk perkembangan bisnis Indonesia jangka panjang.

Kelemahan (Weakness)

–  Peraturan menteri tidak ditulis secara detail (tidak ada penjelasan terkait ‘use of process, tidak ada indikator apraisal disahkan, tidak ada indikator terkait nilai persyaratan).

– Tidak ada penjelasan terkait prosedur birokratis implementasi paten apabila paten sudah berhak diimplementasi,

Peluang (Opportunities)

– Peraturan menteri bisa membantu investor potensial dalam menilai kelayakan dan mempersiapkan paten di Indonesia.

– Perarturan menteri bisa memperkuat partisipasi masyarakat dalam implementasi paten di Indonesia.

Ancaman (Threat)

– Tidak ada batasan bagi penundaan implementasi paten sehingga bisa disalahgunakan oleh pemilik paten.

– Korupsi oleh investor atau agensi selama proses birokrasi kemungkinan terjadi.

 

 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search