Bagaimana Uji Tuntas (Due Diligence) Selamatkan Perusahaan Dari Jerat Hukum?

 In Artikel

Akuisisi, joint venture, waralaba, merger, dan bentuk kerja sama lainnya dalam bisnis selalu membawa risiko bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, due diligence atau uji tuntas perlu dilakukan oleh masing-masing pihak sebelum memutuskan bekerja sama.

Uji tuntas adalah investigasi terhadap bisnis atau individu dan merupakan bentuk itikad baik yang dilaksanakan sebelum pihak-pihak yang ingin bekerjasama melakukan kesepakatan.

Dalam dunia perbankan uji tuntas kerap disebut dengan istilah Know Your Customer (KYC) yaitu proses di mana bank mendapatkan informasi faktual identitas diri nasabah. Tujuannya agar bank terhindar dari risiko penyalahgunaan untuk tindak kriminal dan agar memahami konsumennya. Dalam dunia bisnis kita mengenal istilah Know Your Vendor (KYV) yaitu uji tuntas terhadap vendor dengan tujuan di antaranya untuk mengetahui performa calon vendor, track record, dan status hukum.

Itikad baik ini menjadi fondasi dalam sebuah kesepakatan kerja sama yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dan disebutkan pula dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Dengan kata lain, itikad baik adalah poin penting dalam kerja sama yang legal dan diakui secara universal.

Itikad baik pula yang akan memberikan kekuatan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan kesepakatan apabila hal yang tak diinginkan terjadi selama kontrak kerja sama berlaku. Contohnya, sebuah startup diakuisisi oleh sebuah perusahaan raksasa yang ternyata terbukti melakukan pencucian uang. Menurut UU TPPU, startup tersebut bisa dijerat Pasal 6 UU No.8 Tahun 2010 yang mengatur ancaman pidana bagi korporasi yang menerima/menguasai penempatan, transfer, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diketahui berasal dari tindak pidana.

Baca juga: Bagaimana Integrity Indonesia Membantu Bisnis Anda?

Namun, menurut Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustiavandana seperti dikutip dari Hukumonline,tak selamanya perusahaan yang terlibat kasus pencucian uang bisa dijerat dengan pasal tersebut. Apabila sebelum diakuisisi startup tersebut terbukti melakukan uji tuntas terhadap perusahaan yang akan mengakuisisi dan menuliskan pernyataan dalam kontrak yang sudah ditandatangani kedua belah pihak bahwa saham atau uang yang digunakan untuk akuisisi bukan hasil kejahatan pencucian uang, maka startup tersebut dianggap sudah menunjukkan itikad baik dan tidak bisa dijerat.

Berkat uji tuntas, integritas dan reputasi startup tersebut masih bisa diselamatkan karena secara hukum tak terbukti terlibat pencucian uang. Memang uji tuntas akan memakan waktu dan biaya, namun melihat perannya yang penting dalam legalitas kerja sama tentu perusahaan profesional tak akan melewatkannya.

 

 

Sumber:

Hukumonline

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996., hlm.41

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search