Korupsi Perusahaan dan Whistleblowing di Indonesia

 In Artikel, Indonesia, Malaysia

Resiko fraud merupakan resiko yang dihadapi oleh setiap perusahaan. Sayangnya ancaman perusahaan ini seringkali datang dari orang-orang yang justru direkrut oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Menurut hasil sebuah survey fraud yang dilakukan oleh Association of Fraud Examiners (ACFE) Indonesia yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P), korupsi merupakan kasus fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia. Korupsi terjadi dalam 67% kasus di dalam survey tersebut, diikuti oleh pemindahan aset sebanyak 31% dan kecurangan laporan keuangan sebanyak 2%. Jumlah kerugian yang disebabkan oleh korupsi dapat mencapai hingga 10 milyar rupiah sedangkan kerugian yang disebabkan oleh pemindahan aset dapat mencapai lebih besar dari angka tersebut. Korupsi dianggap sebagai bentuk fraud yang paling merusak dikarenakan jumlah kasusnya yang paling banyak di Indonesia.

Berdasarkan hasil survey tersebut dikatakan bahwa metode pendeteksi fraud dalam bentuk korupsi yang paling efektif adalah whistleblowing hotline dengan karyawan internal sebagai sumber laporan. Whistleblowing adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melaporkan informasi maupun tindakan yang dianggap ilegal maupun tidak etis di dalam sebuah perusahaan kepada otoritas baik di dalam perusahaan tersebut maupun pihak berwajib serta publik. Pelapor whistleblowing bisa termasuk karyawan perusahaan, supplier, klien, maupun individu yang ingin memberikan keluhan tentang perusahaan maupun bisnis yang dijalankannya. Perusahaan yang menetapkan sistem whistleblowing akan mendorong budaya perusahaan yang terbuka, jujur dan berintegritas. Budaya ini akan membantu perusahaan mendeteksi dan menangani tanda-tanda terjadinya fraud di dalam perusahaan. Beberapa perusahaan yang bergerak di industri tertentu yang beresiko fraud besar seperti industri keuangan maupun pemerintahan biasanya telah memiliki whistleblowing hotline di dalamnya.

Hukum Indonesia tidak menerangkan secara jelas mengenai whistleblowing, namun memberikan perlindungan bagi karyawan yang mengetahui tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan. Di dalam UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 secara umum menyatakan bahwa seorang karyawan berhak untuk mengakhiri masa kerjanya bila perusahaannya meminta maupun memaksa karyawan tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum maupun peraturan di Indonesia. Pengakhiran masa kerja ini harus disertai dengan tunjangan-tunjangan yang sesuai dengan UU. Perlindungan bagi saksi juga disebutkan di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban no 13 tahun 2006.

Canary Whistleblowing System merupakan penyedia hotline pihak ketiga yang menyediakan sistem laporan yang aman bagi karyawan maupun individu yang ingin melaporkan tindakan fraud maupun pelanggaran lainnya di dalam suatu perusahaan. Canary™ memberikan berbagai chanel komunikasi dan menjamin kerahasiaan setiap laporan. Layanan ini tersedia bagi seluruh perusahaan di Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search